Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPR RI asal Riau, Hendry Munief mendukunglangkah pemerintah dalam mengawal investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Riau di Malaysia hingga tewas, Sabtu.
Ia menilaitindakan Presiden Prabowo dalam menangani kasus ini sudah tepat demi memastikan keadilan bagi korban serta perlindungan bagi seluruh WNI di luar negeri.
“Kita mendukung penuh Pak Presiden untuk mengawal kasus penembakan WNI di Malaysia. Langkah ini penting untuk memastikan keadilan dan memberikan rasa aman bagi seluruh WNI, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Hendry Munief melalui pernyataannya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan dari sindikat yang menjanjikan gaji besar di luar negeri tanpa jalur resmi.
Hendry menekankan bahwa pemerintah telah memiliki lembaga resmi untuk menyalurkan tenaga kerja dengan jaminan keamanan dan pelatihan yang memadai.
“Silakan ikuti program pemerintah. Selain mendapatkan pekerjaan, para calon tenaga kerja juga akan diberikan pelatihan dan dipantau keamanannya di negara tujuan. Mari manfaatkan program pemerintah ini,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 24 Januari sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembaki sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Insiden ini menyebabkan seorang WNI berinisial B meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka dan kini dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
Hendry Munief menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat Malaysia.
“Apapun motifnya, tindakan mereka tidak seharusnya menghilangkan nyawa. Atas nama masyarakat Riau, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang terus mengawal kasus ini,” tegasnya.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui para korban, Rabu (29/1).
Kementerian Luar Negeri dan KBRI memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan hukum guna menjamin hak-hak WNI dalam sistem hukum Malaysia.
