Ramallah (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa memastikan kesiapan kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah Palestina terkait implementasi layanan tanggap darurat di Gaza begitu gencatan senjata berlaku Minggu (19/1) lusa.
Kesiapan tersebut ditinjau melalui sebuah rapat daring dengan perwakilan kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah pada Kamis, demikian pernyataan dari Kantor PM Palestina.
Dalam rapat tersebut, Mustafa menyampaikan instruksi Presiden Mahmoud Abbas untuk mewujudkan penyatuan institusi pemerintah Palestina baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
PM Palestina menyoroti pentingnya "memperkuat koordinasi dengan tim pemerintah di Gaza yang senantiasa memberikan layanan seperti staf medis, guru-guru, tim teknis untuk penyediaan air dan listrik, serta badan pemerintah lainnya."
Luasnya bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza "memerlukan upaya bersama di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) demi membantu mereka yang menderita akibat genosida selama 15 bulan terakhir," kata dia.
Selain itu, Mustafa juga membeberkan pertemuannya dengan pejabat internasional di Norwegia dan Brussels, Belgia, untuk mewujudkan penyatuan institusi pemerintah Palestina dan memperkuat koordinasi bagi tim yang bekerja di Jalur Gaza.
Dalam rapat itu, para peserta turut membahas rencana persiapan pengiriman darurat generator listrik dan panel surya untuk memulihkan fasilitas penting yang rusak dan material untuk memperbaiki jaringan air dan pembangkit listrik pusat Gaza.
Pada Rabu (15/1), Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri 15 bulan agresi Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan 46.800 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 110 ribu orang lainnya.
Gencatan senjata yang terdiri dari tiga tahap dan mulai berlaku pada Minggu tersebut meliputi pertukaran tahanan dan ketenangan berkelanjutan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen dan penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza.
Agresi Israel juga dilaporkan menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang serta menimbulkan kehancuran luas dan bencana kemanusiaan besar yang menyebabkan lansia dan anak-anak meninggal dunia.
Atas serangan Israel ke Gaza, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 terhadap petinggi otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan bekas petinggi otoritas pertahanan Yoav Gallant atas dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Rezim Zionis pun saat ini menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan genosida yang dilancarkannya dalam serangan ke Jalur Gaza.
Baca juga: Kementerian Kesehatan Palestina bersiap terima tahanan yang akan dibebaskan Israel
Baca juga: Palestina: Keanggotaan penuh PBB kunci bagi keamanan dan stabilitas regional
Sumber: Anadolu
