Kementan Bentuk Tim Penilai Rendemen Tebu

Jakarta, (Antarariau.com) - Kementerian Pertanian membentuk tim independen dari kalangan akademisi untuk menghitung rendemen tebu yang akan digiling oleh pabrik gula.

Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir di Jakarta, Kamis, menyatakan pembentukan tim independen untuk mendapatkan data rendemen tebu secara akurat.

Selain akademisi, tambahnya, tim tersebut juga akan melibatkan petani, pabrik gula serta pemangku kepentingan lainnya.

"Dengan begitu, ada kesamaan basis data dari angka rendemen baik yang disajikan petani dilapangan maupun pabrik gula (PG)," katanya.

Menurut Gamal, selama ini sering terjadi ketidaksesuaian rendemen tebu di tingkat petani dengan di pabrik gula karena kedua pihak menggunakan alat ukur yang berbeda.

Dikatakannya, petani menyatakan rendemen tebunya tinggi dengan harapan harga jualnya tinggi, sementara PG menilai tingkat rendemen tebu petani rendah.

Oleh karena itu, pembentukan tim ini diharapkan akan menengahi silang pendapat antara petani dengan PG. Sasaran penilaian tingkat rendemen itu adalah 65 PG yang bermitra dengan petani," katanya.

Sementara itu Direktur Tanaman Semusim Ditjen Perkebunan Nurnowo Paridjo mengatakan, tim independen sudah bekerja menghitung rendemen tebu di PG Sumatera serta dilanjutkan PG di Jawa.

"Perhitungan dilakukan sampai musim giling selesai atau pada akhir tahun," katanya.

Tim independen mengukur rendemen tebu mulai saat panen di lahan perkebunan, selama perjalanan hingga sampai pabrik untuk digiling. Dengan begitu, dapat diketahui losses rendemen gula berada di titik mana.

Menurut dia, hasil penelitian tim indepenen tersebut akan menjadi dasar kebijakan berikutnya apakah rendahnya rendemen tebu itu disebabkan pada masalah di on farm atau penggunaan varietas tanamannya.

Menurutnya, rerata rendemen tebu petani tahun 2014 berkisar 7 persen sementara, PG yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jawa sebesar 6,7 persen dan diluar Jawa sebesar 6,9 persen.

Sementara itu taksasi produksi gula yang dirilis pemerintah Maret lalu sebesar 2,96 juta ton, namun kemudian direvisi menjadi 2,57 juta ton karena faktor perubahan iklim mempengaruhi kegiatan budi daya tebu.