Pemerintah bangun infrastruktur yang terdampak konflik di Flores Timur

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, konflik

Pemerintah bangun infrastruktur yang terdampak konflik di Flores Timur

Arsip foto - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menyerahkan bantuan di Kantor Bupati Flores Timur, Minggu (24/11/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan membangun kembali infrastruktur yang terdampak akibat konflik sosial antar-dua desa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat berdiskusi dengan warga di Kantor Camat Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Senin.

"Kita pastikan status jalannya, apakah itu kewenangan kabupaten atau provinsi, dan di mana nanti pemerintah pusat bisa mempercepat pembangunan infrastruktur itu," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain membangun infrastruktur, dia menekankan pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak-anak korban konflik agar mereka dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Apalagi, potensi akademik anak-anak di desa tersebut sangat luar biasa.

"Jadi kami akan koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan atensi tenaga pengajar di sini. Itu Bapak/Ibu, jadi yang pertama memudahkan, membantu yang kesulitan, yang kedua adalah mengasah potensi tadi," jelasnya.

Tidak hanya fokus pada pendidikan, Bima juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian guna meningkatkan produksi hasil bumi. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan daerah tersebut salah satu pusat produksi di Flores Timur.

"Kita dorong supaya bisa menjadi kebanggaan dan pada saatnya nanti ini menjadi gudang yang memproduksi tidak saja komunitas pertanian, tapi juga calon pemimpin bangsa masa depan," ujar Bima.

Baca juga: Wamendagri Bima Arya Sugiarto tekankan pendekatan budaya untuk selesaikan konflik

Baca juga: PBB: Konflik telah memaksa lebih 880.000 orang mengungsi di Lebanon