PBB: Konflik telah memaksa lebih 880.000 orang mengungsi di Lebanon

PBB (ANTARA) - Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (21/11) mengatakan bahwa perintah evakuasi dan serangan udara memaksa lebih dari 880.000 orang meninggalkan rumah mereka di Lebanon, dengan lebih dari 500.000 di antaranya mengungsi ke Suriah.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) mengatakan orang-orang yang masih bertahan di Lebanon menghadapi ketahanan pangan yang memburuk.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan lebih dari 880.000 orang mengungsi di negara tersebut, termasuk lebih dari 20.000 migran yang terpaksa meninggalkan rumah dan tempat kerja mereka.

Sementara itu, Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) melaporkan lebih dari 500.000 orang meninggalkan Lebanon menuju Suriah dan lebih dari separuhnya adalah anak-anak.

UNHCR memberikan bantuan kepada mereka, di antaranya dengan memberikan bantuan psikososial untuk membantu mereka menghadapi trauma dan dampak emosional akibat pengungsian.

UNOCHA mengingatkan warga sipil harus dilindungi terlepas dari pilihan mereka untuk tetap tinggal di rumah mereka atau mengungsi.

Kondisi rumah-rumah yang hancur di sebuah desa di Lebanon selatan, seperti yang terlihat dari perbatasan utara Israel, pada 19 November 2024 (ANTARA/Xinhua/HO-JINI/Ayal Margolin)

Kantor PBB tersebut juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia (WFP) serta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperingatkan ketahanan pangan di Lebanon diperkirakan akan memburuk

"Eskalasi konflik yang sedang berlangsung sejak September 2024 telah sangat mengganggu rantai pasokan dan memperparah kerawanan pangan, yang kini berdampak pada lebih dari 1,2 juta orang," kata WFP dan FAO.

"Dengan hampir seperempat dari populasi Lebanon mengalami konsumsi pangan yang tidak memadai, situasi ini akan semakin memburuk mengingat harga pangan masih tinggi," kata kedua badan PBB itu.

UNOCHA mengatakan WFP menggunakan 12 konvoi untuk mengirimkan makanan kepada lebih dari 65.000 orang, sebagian besar di kegubernuran Selatan dan Baalbek-Hermel, sejak September tahun ini sebagai respons atas situasi ketahanan pangan yang menantang.