FGD bersama KPP Pratama Pangkalan Kerinci, pentingnya pemahaman perpajakan di desa untuk pembangunan

id kpp pratama pangkalan kerinci,pajak siak,djp riau

FGD bersama KPP Pratama Pangkalan Kerinci, pentingnya pemahaman perpajakan di desa untuk pembangunan

Suasana diskusi yang digelar KPP Pratama Pangkalan Kerinci bersama stake holder di Pemkab Siak. (ANTARA/HO-DJP Riau)

Pangkalan Kerinci (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci mengadakan Forum Group Discussion (FGD) mengenai pengawasan kewajiban perpajakan desa yang di Ruang Rapat KPP Pratama Pangkalan Kerinci, Rabu (7/11), yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Siak.

Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Nugroho Nurcahyonodalam kesempatan itu menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perpajakan di tingkat desa. Ia berharap bahwa melalui diskusi ini, kesadaran masyarakat desa akan kewajiban perpajakan dapat meningkat sehingga setiap desa dapat memenuhi tanggungjawabnya dengan baik.

Ia juga menyoroti peran vital pajak dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Muhammad Arifin memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ia menekankan kolaborasi berbagai instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap desa tidak hanya memahami, tetapi juga melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

"Semoga sinergi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan desa," harap Arifin.

Diskusi dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Siak Azmarman Yohantoyang menjelaskan berbagai aspek kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh desa.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat desa agar mereka memahami alokasi dana perpajakan dan penggunaannya secara transparan. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebagai hasil dari diskusi yang konstruktif ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Siak berencana untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh desa, termasuk unit terkecil. Tujuannya adalah untuk mendorong desa-desa agar mengadakan diskusi internal mengenai alokasi dana perpajakan dan kepatuhan perpajakan di tingkat desa dapat meningkat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penulis: Dina Rizqy Evilya Putri