Uni Eropa desak pastikan transisi damai menuju pemerintahan baru di Bangladesh

Moskow (ANTARA) - Uni Eropa (EU) mendesak semua pemangku kepentingan di Bangladesh untuk menahan diri guna memastikan transisi damai menuju terwujudnya pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis, kata kepala kebijakan luar negeri EU Josep Borrell pada Senin. "Uni Eropa dengan cermat memantau peristiwa yang terjadi di Bangladesh. Sangat penting bahwa transisi yang teratur dan damai menuju pemerintahan yang dipilih secara demokratis terjamin, dengan menghormati penuh hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

Tokoh politik Spanyol itu mengatakan bahwa Uni Eropa bersedih atas korban jiwa yang dilaporkan selama protes baru-baru ini dan menyerukan pembebasan segera mereka yang diyakini Brussels ditahan secara sewenang-wenang.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan saudarinya dilaporkan meninggalkan kediaman resmi mereka di ibu kota Dhaka ke tempat yang lebih aman setelah aksi protes berubah menjadi tindakan kekerasan.

Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meningkat bulan lalu setelah bentrokan kekerasan di Universitas Dhaka.

Para pengunjuk rasa menuntut pengakhiran sistem kuota, yang mencadangkan 30 persen posisi jabatan pemerintah untuk anggota keluarga veteran perang 1971.

Mereka menuduh diskriminasi dan keberpihakan terhadap pendukung Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.

Baca juga: PBB desak Bangladesh ungkap rincian kekerasan dalam aksi protes

Baca juga: Bangladesh desak Myanmar penuhi janji untuk repatriasi pengungsi Rohingya

Sumber: Sputnik-OANA