Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim," kata Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek usai berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa.
Ia mengatakan, saat ini Kaltim belum mandiri dalam ketahanan pangan, sebab pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi.
Donna mendorong ketahanan pangan di Kaltim untuk merespons pertumbuhan populasi yang diperkirakan akan melesat seiring dengan pembangunan di IKN.
"Saat ini saja ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI-Polri, ini harus dipikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," katanya.
Kadin Kaltim telah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti.
"Menurut data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 13 ribu hektare yang saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah. Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti," katanya.
Dikatakan Donna, pemanfaatan lahan persawahan itu memerlukan kolaborasi yang besar, dari Kementerian PUPR untuk kebutuhan pengairan, Kementerian Pertanian untuk pasokan bibit dan pupuk, serta Pemkab sebagai pemilik lahan, dan juga masyarakat setempat.
"Sebenarnya mereka menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari Pemprov dan Pemkab memang belum maksimal membantu para petani yang ada di Babulu Laut di PPU," katanya.
Baca juga: Menkop UKM dan Kadin bahas upaya penguatan ekspor produk UMKM
Baca juga: Kadin ungkapkan peningkatan infrastruktur air penting capai Indonesia Emas 2045
Berita Lainnya
Badan Anggaran DPR RI nilai asumsi APBN 2025 mampu jawab tantangan global
19 September 2024 17:04 WIB
KPU DKI ajak masyarakat untuk bijak gunakan hak pilih jelang tahap penetapan
19 September 2024 16:48 WIB
Nilai tukar rupiah naik di tengah proyeksi penurunan kembali FFR hingga akhir 2024
19 September 2024 16:45 WIB
Paripurna DPR RI setujui RUU Kementerian Negara jadi undang-undang
19 September 2024 16:31 WIB
Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembukaan lapangan kerja baru
19 September 2024 16:14 WIB
1.145 mahasiswa Unhan ditetapkan sebagai komponen cadangan matra darat
19 September 2024 16:06 WIB
Etihad Airways tambah layanan frekuensi penerbangan jadi setiap hari ke Bali
19 September 2024 15:55 WIB
Kadin ungkapkan logistik hambatan utama perdagangan Indonesia timur
19 September 2024 15:42 WIB