Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir (KPPMPI) menilai anak muda perlu didukung untuk bisa berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan dari laut di tengah tantangan kondisi perubahan iklim.
Ketua Umum KPPMPI Hendra Wiguna di Jakarta, Senin, menyebutkan, banyak negara maju lebih fokus untuk menambah nilai produksi ketimbang jumlah produksi
Upaya itu mendorong peningkatan pendapatan nelayan dan penyerapan tenaga kerja sekaligus menjadikan sumber daya laut berkelanjutan.
Karena itu perlu hadir pusat pendidikan di kampung-kampung nelayan dan teknologi pendukung untuk menambah nilai produksi tersebut. "Harapannya anggota keluarga nelayan lainnya terutama anak muda di pesisir dapat ikut andil sepenuhnya dalam proses penambahan nilai produksi ini," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 hanya 19,20 persen anak muda Indonesia yang berprofesi di lingkup perikanan, pertanian dan perkebunan.
Adapun Survei Bank Dunia dan S4YE di 18 negara pada 2023 menemukan fakta bahwa penghasilan generasi muda yang berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan jauh lebih rendah dibanding orang tuanya, yakni minus 18 persen dan minus 15 persen.
"Menurunnya minat anak muda dan jumlah nelayan akan berdampak luas, mulai dari ketersediaan pangan hingga serapan tenaga kerja yang selama ini terserap oleh sektor usaha kelautan perikanan," imbuh Hendra.
Di sisi lain, perubahan iklim telah berdampak nyata terhadap sektor kelautan perikanan. Hasil pendataan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan bahwa perubahan iklim menurunkan hasil tangkapan nelayan sebesar 72 persen, menurunkan pendapatan sebesar 83 persen dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 86 persen.
Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) juga mengkhawatirkan jika kemudian keberadaan nelayan terus menyusut.
"Hal ini tentu akan semakin mengkhawatirkan, apabila nelayan sebagai penyedia pangan keberadaannya hilang. Lantas siapa yang akan menangkap ikan atau budidaya ikan, tidak elok rasanya bila nantinya negeri yang lautnya luas justru impor pangan laut," ujarnya.
Di tengah hingar bingar kedaulatan pangan yang digaungkan oleh pemerintah, Hendra menilai arah kebijakan penyelenggaraan pangan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 harus berdasarkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, keberlanjutan dan keadilan.
"Perlu diingat juga bahwa kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal, maka dari itu sumber daya kelautan dan perikanan serta nelayan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kedaulatan pangan," katanya.
Baca juga: KKP siapkan pengesahan CTA 2012 untuk optimalkan keselamatan kapal perikanan
Baca juga: Menteri KKP Trenggono sebut Indonesia miliki potensi 78 ribu ha untuk tambak nila
KPPMPI: Anak muda perlu didukung untuk wujudkan kedaulatan pangan dari laut
Arsip foto - Sejumlah nelayan membongkar muat kerang hijau di Dermaga Kampung Nelayan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (17/9/2023). (ANTARA/Bayu Pratama S/aa.)
