Bengkalis (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengakui upaya percepatan penurunan stunting sejatinya telah dilakukan secara optimal dengan kerja nyata yang dapat dibuktikan dari beberapa laporan di lapangan, dengan menunjukkan jumlah anak stunting yang di intervensi mengalami perubahan, terutama perubahan pada status gizinya.
"Namun ternyata, hasil kerja keras tersebut tidak selaras dengan hasil survei kesehatan Indonesia yang telah di rilis oleh Pemerintah Pusat. Dimana prevalensi stunting kita di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9 persen dari tahun 2022 yang hanya sebesar 8,4 persen," ujar Sekda ketika menghadiri pelaksanaan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap I, di Kantor Camat Bathin Solapan, Senin (3/6).
Sekda juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dan memperkuat sinergi dalam menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis. Sehingga pada akhirnya Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera dapat diwujudkan dengan generasi bebas stunting.
Diegaskannya, semua lini harus bergerak pantas untuk melakukan percepatan penurunan stunting secara konvergensi, agar tetap bisa membangun generasi masa depan Kabupaten Bengkalis, menjadi generasi yang unggul, berdaya saing dan berkualitas. Mengingat tahun 2024 hanya tinggal lebih kurang 6 bulan saja lagi.
"Terkait dengan diseminasi hasil audit kasus stunting Kabupaten Bengkalis, kami juga minta agar kegiatan diseminasi ini benar-benar terlaksana secara baik. Guna mengetahui faktor-faktor determinan yang menyebabkan potensi terjadinya stunting, kemudian lakukan analisis yang baik dan lakukan juga penyusunan rencana tindak lanjut hasil audit kasus stunting tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi stunting ke depan," pintanya.
Sekda optimis, dengan mengetahui faktor determinan penyebab terjadinya stunting di Kabupaten Bengkalis, maka dapat menyusun strategi penanganannya. Kemudian rekomendasi tim pakar harus menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan, sehingga ke depan kasus serupa tidak terjadi lagi dan diharapkan indikator desa bebas stunting dapat tercapai.
"Kami juga meminta setelah kegiatan ini selesai, segera susun laporan hasil audit kasus stunting yang telah dilakukan dan segera laporkan ke kami. Dan selanjutnya laporkan juga kepada TPPS Provinsi sebagaimana alur yang ditetapkan. Kemudian segera lakukan audit kasus stunting tahap 2 pada wilayah dan sasaran yang berbeda agar gambaran menyeluruh faktor terjadinya stunting di Kabupaten Bengkalis dapat terpetakan," ujarnya.
Sekda sebut stunting di Bengkalis alami penurunan
Sekda Bengkalis Ersan Saputra ketika menghadiri pelaksanaan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap I, di Kantor Camat Bathin Solapan, Senin (3/6). (ANTARA/HO-Diskominfotik)
