Jakarta (ANTARA) - Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan akan menggandeng dan mengakui keberadaan masyarakat adat dan lokal setempat sebagai strategi utama dalam melestarikan hutan dan mewujudkan visi Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan.
Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, saat berbicara dalam International Conference on Forest City di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, mengatakan bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan segera mengeluarkan kebijakan yang mengakui kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat adat. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kami sekarang sedang dalam proses mempersiapkan kebijakan kehutanan masyarakat karena ketika kita memiliki strategi agroforestri maka harus ada kebijakan yang jelas tentang legalitas masyarakat lokal dalam mengelola hutan,” kata Myrna.
Selain itu, OIKN juga akan menyiapkan kebijakan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan adalah salah satu bentuk skema perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok untuk mengelola atau memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.
Myrna mengatakan kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan lokal dalam mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitarnya.
Myrna menambahkan bahwa OIKN juga saat ini sedang fokus pada perbaikan tata kelola sumber daya alam dan tata guna lahan di IKN. Salah satu strateginya adalah dengan menyiapkan kebijakan perencanaan tata ruang, dengan target melindungi 65 persen lahan.
Sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan Kalimantan, 65 persen wilayah IKN akan dijadikan sebagai kawasan lindung.
Sementara itu, 25 persen didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur di IKN, dan 10 persen sisanya untuk kawasan pertanian.
“Kami ingin benar-benar menaati rencana tata ruang dan juga rencana induknya secara detail. Jadi itulah salah satu cara kami untuk memperbaiki tata kelola dalam pembangunan kota hutan” pungkasnya.
Baca juga: Otorita pastikan layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara setara Jakarta
Baca juga: PUPR: Sumber daya air jadi prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
Berita Lainnya
Airlangga sebut inflasi dan pertumbuhan ekonomi landasan UMP 6,5 persen
02 December 2024 14:14 WIB
Pasukan Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata
02 December 2024 13:34 WIB
Dietisien: Tempe merupakan produk nabati yang baik untuk jantung
02 December 2024 13:23 WIB
Kemenag tunggu undangan DPR soal pembahasan biaya penyelenggaraan haji
02 December 2024 12:47 WIB
Badan Gizi Nasional tinjau dapur penyedia makan bergizi di lanud
02 December 2024 12:34 WIB
Cavaliers berhasil hentikan rentetan tujuh kemenangan Celtics
02 December 2024 11:56 WIB
Banggar DPR gelar rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran
02 December 2024 11:45 WIB
Summarecon bangun sekolah sekolah terpadu trilingual berbasis budi pekerti
02 December 2024 11:40 WIB