Jakarta (ANTARA) - Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan akan menggandeng dan mengakui keberadaan masyarakat adat dan lokal setempat sebagai strategi utama dalam melestarikan hutan dan mewujudkan visi Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan.
Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, saat berbicara dalam International Conference on Forest City di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, mengatakan bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan segera mengeluarkan kebijakan yang mengakui kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat adat. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kami sekarang sedang dalam proses mempersiapkan kebijakan kehutanan masyarakat karena ketika kita memiliki strategi agroforestri maka harus ada kebijakan yang jelas tentang legalitas masyarakat lokal dalam mengelola hutan,” kata Myrna.
Selain itu, OIKN juga akan menyiapkan kebijakan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan adalah salah satu bentuk skema perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok untuk mengelola atau memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.
Myrna mengatakan kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan lokal dalam mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitarnya.
Myrna menambahkan bahwa OIKN juga saat ini sedang fokus pada perbaikan tata kelola sumber daya alam dan tata guna lahan di IKN. Salah satu strateginya adalah dengan menyiapkan kebijakan perencanaan tata ruang, dengan target melindungi 65 persen lahan.
Sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan Kalimantan, 65 persen wilayah IKN akan dijadikan sebagai kawasan lindung.
Sementara itu, 25 persen didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur di IKN, dan 10 persen sisanya untuk kawasan pertanian.
“Kami ingin benar-benar menaati rencana tata ruang dan juga rencana induknya secara detail. Jadi itulah salah satu cara kami untuk memperbaiki tata kelola dalam pembangunan kota hutan” pungkasnya.
Baca juga: Otorita pastikan layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara setara Jakarta
Baca juga: PUPR: Sumber daya air jadi prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
Otoritas Ibu Kota Nusantara gandeng masyarakat adat lestarikan hutan Nusantara
Hutan bakau (mangrove) salah satu wisata yang ada di wilayah Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
