Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir, dan Perlindungan Konsumen Republik Federal Jerman untuk mengurangi degradasi darat dan laut di Indonesia.
Program kerja sama tersebut bernama Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Indonesia (SOLUSI) dengan daerah percontohan di Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah.
“Sebagai salah satu strategi implementasi ekonomi hijau, SOLUSI akan berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan di Indonesia dengan peningkatan ketahanan ekosistem dan penciptaan mata pencaharian yang berketahanan iklim,” kata Sekretaris Menteri Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Dengan pendekatan from ridge to reef, lanjutnya, SOLUSI memastikan integritas ekologis suatu area tertentu melalui peningkatan manajemen aspek biologis, sosial, dan ekonomi.
"Ini mengintegrasikan implementasi ekonomi hijau dan biru, yang melibatkan keanekaragaman hayati, pengembangan rendah karbon dan ketahanan iklim, kapasitas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” ujar dia.
Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah degradasi tanah dan laut, serta dampak perubahan iklim, sehingga pengelolaan terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas.
Integrasi pengelolaan darat dan laut serta lintas sektoral termasuk mengatasi lanskap darat dan laut yang bersifat parsial dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Lebih lanjut, SOLUSI disebut akan memberikan dukungan kepada seluruh sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pemangku kepentingan lokal.
Program tersebut bakal meningkatkan rencana tata ruang dan pembangunan, memperkenalkan model bisnis berkelanjutan, mengembangkan ekowisata, dan mengelola sampah terintegrasi di lokasi ekowisata. Selain itu, SOLUSI menjadi katalisator pengelolaan sistem teresterial dan perairan berkelanjutan.
“SOLUSI, sebagaimana namanya, harus menjadi bagian solusi, sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 berikutnya. Oleh karena itu, kerja sama dengan semua pemangku kepentingan termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan menjadi suatu keharusan. Bersama-sama, kita dapat mencapai Visi Indonesia 2045, Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” ungkap Teni.
Baca juga: Optimisme Indonesia mampu wujudkan 30 persen konservasi laut
Baca juga: Indonesia tandatangani perjanjian pengaturan konservasi hayati di laut lepas
Berita Lainnya
Akibat erupsi Gunung Ruang, 18 flight dari Bandara Sam Ratulangi dibatalkan
30 April 2024 17:01 WIB
Seleksi CASN segera dibuka, Azwar Anas minta instansi kebut rincian formasi
30 April 2024 16:43 WIB
Mendagri Tito Karnavian apresiasi kinerja dan loyalitas Sekjen Kemendagri
30 April 2024 16:36 WIB
Rupiah melemah terhadap dolar AS seiring sikap investor tunggu hasil pertemuan FOMC
30 April 2024 16:14 WIB
Pemerintah sambut baik niat BYD bangun fasilitas pengembangan EV di Indonesia
30 April 2024 16:05 WIB
Legislator ingatkan tempat penampungan hewan tak cemari lingkungan sekitar
30 April 2024 15:52 WIB
Menag: Fatwa Ulama Saudi sebut haji non prosedural ibadahnya dianggap tidak sah
30 April 2024 15:42 WIB
Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi serahkan sertifikat tanah elektronik
30 April 2024 14:55 WIB