Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa program penyaluran bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan harus diteruskan.
"Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Dia meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran.
Menanggapi usul untuk menghentikan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pekan lalu menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan program bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari melalui pesan singkat.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," katanya.
Dia menyatakan bahwa sasaran program bantuan sosial sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," katanya.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md sempat mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial sampai pemilihan presiden tahun 2024 selesai.
Baca juga: Pemkab Kampar salurkan bantuan sosial ke Kecamatan Tambang
Baca juga: Bulog pastikan beras untuk bantuan sosial berkualitas bagus
Berita Lainnya
Bulog sebut lakukan penyerapan 30 ribu ton gabah kering petani per hari
02 May 2024 11:03 WIB
Politik kemarin, dari Bobby Nasution jadi Gubernur hingga delapan agenda PKB
02 May 2024 10:53 WIB
IHSG Bursa Efek Indonesia diprediksi melemah terbatas di tengah The Fed tahan suku bunga
02 May 2024 10:46 WIB
Tiket tur konser Sheila On 7 di 5 kota habis terjual dalam tujuh menit
02 May 2024 10:37 WIB
Tur Most Wanted penyanyi rap Bad Bunny meraup Rp1 triliun selama Maret 2024
02 May 2024 10:32 WIB
TNI AL dan prajurit Marinir AS adakan latihan infiltrasi seberangi sungai di Sukabumi
02 May 2024 10:26 WIB
Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo kembali beroperasi
02 May 2024 10:19 WIB
Presiden Jokowi Kamis pagi resmikan lima ruas Inpres Jalan Daerah di NTB
02 May 2024 10:14 WIB