Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun, akan dicapai salah satunya melalui optimalisasi investasi dan sektor perpajakan.
"Untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan Rp2.802,3 triliun. Hal ini akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global," kata Sri Mulyani dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu.
Selain itu, Menkeu menuturkan sektor perpajakan akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pemberian insentif perpajakan akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur. Basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan. Kemudian, tingkat kepatuhan pajak akan terus diperbaiki.
Menurut dia, optimalisasi dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan, karena penerimaannya cukup besar dari sumber daya alam.
PNBP juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi tata kelola.
Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, belanja negara dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang berarti tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2023.
Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.
Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN.
Lebih lanjut, belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas percepatan transformasi ekonomi hijau dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara.
Menkeu menambahkan belanja pemerintah juga akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan dukungan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Belanja pemerintah prioritas juga digunakan untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Republik Indonesia," sebut Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut Indonesia terbitkan sukuk ritel hijau hingga Rp21,8 triliun
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut sinergi antarunit Kemenkeu harus jadi "DNA" dalam bertugas
