Amman (ANTARA) - Raja Yordania Abdullah menolak rencana apa pun yang diajukan Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Gaza dengan dalih antara lain menciptakan zona keamanan di wilayah tersebut, kata media resmi pada Senin (13/11).
Raja Abdullah menyebutkan akar penyebab krisis ini adalah penolakan Israel terhadap hak-hak sah warga Palestina.
Dalam pernyataan di istana kerajaan, raja mengatakan kepada para politisi senior bahwa "jangan ada solusi militer atau keamanan" untuk konflik Israel-Palestina.
Dia mengatakan Gaza yang diamuk perang tidak boleh dipisahkan oleh Israel dari wilayah Palestina lainnya.
Raja menegaskan "akar krisis ini adalah pendudukan Israel di wilayah Palestina dan penolakan negara itu terhadap hak-hak sah warga Palestina".
"Solusinya dimulai dari sana dan jalan lainnya pasti akan gagal dan lebih banyak lagi siklus kekerasan dan kehancuran," kata Abdullah.
Abdullah mengaku sejak lama sudah memperingatkan adanya pelanggaran Israel di Tepi Barat, yang berbatasan dengan Yordania, dan serangan pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina dapat "memperluas konflik" dan mendorong wilayah itu "ke jurang yang dalam".
Yordania adalah rumah bagi sejumlah besar pengungsi Palestina dan keturunannya yang khawatir Israel akan mengusir warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang diduduki Israel. Di sini serangan pemukim Israel terhadap penduduk Palestina meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.
Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Al Mamlaka, Menteri Luar Negeri Ayman Safadi menyatakan Israel telah melewati "setiap garis batas penting hukum, etika dan kemanusiaan dalam perang biadabnya terhadap warga Gaza."
"Israel tak mau mendengar. Apa yang mereka lakukan bukanlah membela diri tetapi melakukan kejahatan perang," lanjutnya.
Bulan ini Abdullah mengatakan satu-satunya jalan menuju perdamaian permanen adalah menghidupkan kembali perundingan negara Palestina merdeka bersama Israel. Perundingan yang ditengahi AS terhenti selama hampir satu dasawarsa.
Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki Jalur Gaza setelah perang. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat di dekatnya, yang sebagian dikendalikan Otoritas Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Otoritas Palestina tidak boleh mengendalikan Gaza.
Pekan lalu, dia mengatakan Israel akan mengambil kendali keamanan di Gaza untuk jangka waktu tak ditentukan.
Baca juga: PM Norwegia desak Israel lepaskan transfer pajak penuh ke Palestina
Baca juga: Ratusan ribu warga Inggris gelar aksi unjuk rasa dukung rakyat Palestina
Sumber: Reuters
Berita Lainnya
Langkah Komang Ayu terhenti di perempat final usai kalah dari Yue Han pemain Tiongkok
17 May 2024 17:07 WIB
Ruth Sahanaya berpesan ke musisi muda agar kedepankan sikap dan perilaku baik
17 May 2024 15:52 WIB
Pj Bupati Inhil tegaskan seluruh OPD gunakan BRK Syariah untuk layanan jasa perbankan
17 May 2024 15:32 WIB
Yonif 122/Tombak Sakti laksanakan patroli patok MM 2.2 di perbatasan RI-PNG
17 May 2024 15:20 WIB
Menlu Retno: upaya Israel hambat bantuan kemanusiaan untuk Gaza sistematis
17 May 2024 14:54 WIB
TNI AU sambut kedatangan pesawat Hercules ke lima di Halim Perdanakusuma
17 May 2024 14:25 WIB
Film "Malam Pencabut Nyawa", melawan teror mematikan dari alam mimpi
17 May 2024 14:15 WIB