Olso (ANTARA) - Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere mendesak Israel melepaskan seluruh transfer pajak yang ditahannya dari Otoritas Palestina (PA), dengan menyebut pembayaran tersebut "penting" bagi kesejahteraan penduduk Palestina.
Norwegia adalah ketua kelompok donor internasional untuk wilayah Palestina, yang dikenal sebagai Komite Penghubung Ad Hoc.
Norwegia juga bertindak fasilitator perundingan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1992-1993 yang menghasilkan Perjanjian Oslo yang mengatur pemerintahan mandiri dan terbatas Palestina.
Pada 2 November, Israel mengatakan akan melanjutkan transfer pendapatan pajak kepada Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi akan menahan dana yang ditujukan untuk Gaza yang dikuasai Hamas, di mana Otoritas Palestina membantu membayarkan gaji sektor pemerintah dan membayar listrik untuk daerah tersebut.
Keputusan Israel diambil setelah perdebatan internal kabinet mengenai apakah akan melakukan transfer tersebut ketika Israel memerangi pejuang Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Pada 6 November, Otoritas Palestina mengatakan tidak akan menerima transfer bila hanya sebagian dari Israel.
Diperkirakan 30 sekitar persen anggaran dibelanjakan di Gaza, di mana mereka juga membiayai program pengobatan dan bantuan sosial.
"Kami menyeru Israel agar mempertahankan transfer yang disepakati atas penciptaan nilai Palestina, karena ini adalah pajak dan PPN serta sumber keuangan (pendapatan)," kata Stoere kepada Reuters dalam sebuah wawancara di Oslo.
Transfer pajak tersebut membantu memberikan layanan penting di Gaza dan Tepi Barat, sehingga menahannya akan "langsung mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan penduduk Palestina", kata dia.
"Norwegia sudah sangat jelas bahwa setiap perkembangan menuju kehancuran PA hanya akan menguntungkan kekuatan ekstremis di pihak Palestina," tambah dia.
Stoere tidak mengatakan seberapa besar jumlah uang yang ditahan tersebut, namun ia menyatakan jumlah tersebut adalah "jumlah yang besar".
Otoritas Palestina ang didukung Barat menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat namun tidak memerintah Gaza yang dikendalikan Hamas sejak perang saudara singkat pada 2007.
Otoritas Palestina masih memiliki ribuan pegawai sipil Gaza dalam daftar gajinya.
Baca juga: Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina ungkapkan 76 truk bantuan masuk Gaza
Baca juga: Bupati Siak serahkan bantuan Rp1,3 miliar untuk Palestina
Sumber: Reuters
