Tidak hadir, 23 peserta PPPK Meranti dinyatakan tak lulus

id PPPK Meranti ,BKPSDM Meranti

Tidak hadir, 23 peserta PPPK Meranti dinyatakan tak lulus

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat melakukan ujian seleksi. (ANTARA/Dok)

Selatpanjang (ANTARA) - Sebanyak 23 orang dari 750 yang mengikuti ujian seleksi tahap kedua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti dinyatakan tidak lulus, akibat tidak hadir dalam pelaksanaan ujian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bakharuddin menjelaskan, 23 orang yang tidak hadir berada di dua lokasi tempat ujian. Diantaranya 21 peserta tidak hadir saat seleksi di Pekanbaru, ditambah 2 orang di Batam.

"Tidak ada satupun keterangan soal ketidakhadirannya, maka semuanya langsung dinyatakan tidak lulus," ujar Bakharudin, Rabu.

Untuk diketahui, pelaksanaan seleksi PPPK untuk honorer Pemkab Meranti dilaksanakan di 4 daerah. Sebanyak 714 peserta melaksanakan seleksi di Hotel Grand Suka Pekanbaru pada 19 Mei 2025, 34 di Hotel Grand View Batam pada 7 Mei 2025, 1 di Padang dan 1 lagi di Medan pada 15 Mei 2025.

Ia menjelaskan bahwa proses pelaksanaan seleksi PPPK Kepulauan Meranti bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mulai dari pemberkasan, ujian, hingga pengumuman nantinya.

"Kuota penerimaan PPPK tahap dua untuk Kepulauan Meranti sebanyak 70 orang. Pengumuman hasil kelulusan nantinya akan dilakukan mulai 16 sampai dengan 30 Juni 2025," terang Bakharuddin.

Terhadap yang tidak lulus, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti tidak tinggal diam, karena pihaknya akan menunggu kebijakan dari KemenpanRB. Meski demikian, Pemkab Meranti akan tetap menyampaikan pertimbangan dan kebutuhan kepada KemenpanRB, sehingga ada solusi terhadap yang tidak lulus.

"Keputusan akhir ada di KemenpanRB, apakah nanti tetap bekerja atau bagaimana. Namun kita juga akan menyampaikan surat atas harapan pimpinan sebagai pertimbangan KemenpanRB sebelum memutuskan nasib yang tidak lulus. Sebab kita masih kekurangan tenaga kerja untuk optimalisasi menjalankan roda pemerintahan," pungkasnya.

Pewarta :
Editor: Afut Syafril Nursyirwan
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.