Sekjen PBB Antonio Guterres peringatkan pembangunan berkelanjutan dalam bahaya

PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (17/7/2023) mengeluarkan peringatan bahwa pembangunan berkelanjutan saat ini berisiko dan mendesak semua pemerintah untuk mengintensifkan tindakan mereka sebagai tanggapan.

Berbicara tentang kemajuan Agenda 2030, Sekjen PBB mengatakan "janji itu dalam bahaya. Setengah jalan menuju tenggat waktu 2030, dunia benar-benar keluar jalur. Laporan Kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Edisi Khusus melukiskan gambaran yang gamblang."

Berpidato pada pembukaan segmen menteri dari Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan (HLPF) di markas besar PBB di New York, pejabat tinggi PBB mengatakan laporan tersebut menunjukkan bahwa "kemajuan pada sepenuhnya setengah dari semua target SDGs lemah dan tidak memadai. Bahwa hampir sepertiga macet atau mundur."

"Emisi-emisi itu terus meningkat. Ketidaksetaraan yang menganga terus berlanjut. Kelaparan kembali ke level 2005. Kesetaraan gender masih 300 tahun lagi. Dan dalam perjalanan kita saat ini, hampir 600 juta orang masih akan terperosok dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Pandemi COVID-19 , krisis iklim yang berkembang, konflik yang meluas, dan konsekuensi dari invasi Rusia ke Ukraina telah menghambat kemajuan yang rapuh dan terbatas," katanya, dikutip dari Xinhua.

Guterres memperingatkan bahwa dunia sudah keluar jalur jauh sebelum pergolakan ini. "Ambisi, urgensi, dan solidaritas kurang. Begitu juga keuangan. Banyak negara menghadapi jurang keuangan. Kesenjangan pendanaan SDGs tahunan telah meningkat dari 2,5 triliun dolar AS sebelum pandemi menjadi sekitar 4,2 triliun dolar AS."

Dia mencatat bahwa janji yang dibuat untuk bantuan pembangunan resmi dan pendanaan iklim "bukan janji yang ditepati."

Pemerintah-pemerintah tenggelam dalam utang, dengan negara-negara berkembang menghadapi biaya pinjaman yang sangat tinggi, dan 52 negara gagal bayar atau hampir gagal - tanpa sistem keringanan utang yang efektif, tambahnya.

Guterres menyatakan kepuasannya dengan HLPF yang sedang berlangsung, mencatat bahwa dunia menyerukan aksi politik tingkat tinggi, aksi untuk mewujudkan SDGs menjadi kenyataan.

"Tanpa itu, janji 2030 terancam hilang: Menabur kekecewaan, ketidakpercayaan dan kebencian, membahayakan planet ini, mengecewakan perempuan dan anak perempuan, dan menyangkal peluang dan harapan bagi jutaan orang," katanya.

Berbicara tentang tindakan di masa depan, Guterres mengatakan, "Adalah kepentingan kita semua untuk memilih jalan yang berbeda. Agenda 2030 adalah jalan itu. Ini adalah jalan untuk menjembatani perbedaan, memulihkan kepercayaan, dan membangun solidaritas. Saya mendesak setiap negara untuk membuat tahun 2023 berarti. "

Dia mendesak masyarakat internasional untuk meletakkan dasar sekarang guna upaya terkoordinasi untuk mendapatkan SDGs di jalurnya, dengan memanfaatkan KTT Sistem Pangan, KTT Ambisi Iklim, antara lain.

Sekjen PBB meminta setiap pemerintah untuk datang ke KTT SDGs dengan rencana yang jelas dan janji untuk memperkuat tindakan di negara mereka hingga tahun 2030, menambahkan bahwa komitmen dan intervensi nasional yang ambisius diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan pada tahun 2027 dan 2030.

Pada KTT SDGs yang sangat ditunggu-tunggu yang dijadwalkan pada September, Guterres mengatakan bahwa dunia membutuhkan KTT untuk memberi energi kembali kepada masyarakat sipil, bisnis, dan lainnya untuk mendukung tujuan tersebut -- memperkuat gerakan global untuk mewujudkannya.

"Kami membutuhkan KTT SDGs untuk mengirimkan pesan yang jelas dari para pemimpin dunia melalui deklarasi politik yang kuat," katanya.

“Kita membutuhkan deklarasi politik yang memperbaharui dan merevitalisasi janji SDGs; yang membuka jalan untuk kemajuan yang lebih cepat dalam transisi kunci SDGs, dari perlindungan sosial dan pekerjaan, ke energi, pendidikan, dan lainnya,” catat Sekjen PBB.

Sesuai dengan arsitektur keuangan internasional, Guterres mengatakan sistem keuangan internasional saat ini gagal. "Itu gagal memberi negara-negara berkembang keuangan jangka panjang yang terjangkau untuk pembangunan dan aksi iklim. Dan gagal memberi negara-negara itu jaring pengaman dalam menghadapi guncangan."

"Saya telah menyerukan momen Bretton Woods yang baru. Dan mengajukan Ringkasan Kebijakan yang mengusulkan bagaimana kita dapat mendesain ulang arsitektur keuangan global sehingga beroperasi sebagai jaring pengaman global untuk semua negara dan menyediakan akses ke pembiayaan jangka panjang yang terjangkau," dia ditambahkan.

Baca juga: Bapenda Pekanbaru hadiahkan umroh bagi warga bayar PBB tepat waktu

Baca juga: Sekjen PBB Antonio Guterres desak dunia bertindak ringankan penderitaan rakyat Haiti