Komisi I DPR RI akan gelar "fit and proper test" untuk 13 calon Dubes RI

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan Komisi I DPR RI akan kembali melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 13 calon duta besar RI yang rencananya akan digelar pada Rabu (1/2).

"Jadwal uji kepatutan dan kelayakan akan dibagi dalam 3 sesi di hari yang sama, sesi I untuk lima calon, sesi II dan sesi III masing-masing untuk empat calon," kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Christina menyebut keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 13 calon duta besar RI tersebut akan diambil setelah proses pengujian selesai di hari yang sama, Rabu (1/2).

"Langsung di hari yang sama rapat internal Komisi I untuk membahas hasil fit and proper test, dan produknya berupa surat pertimbangan diteruskan ke pimpinan DPR," jelasnya.

Ia berharap proses uji kelayakan dan kepatutan berjalan lancar guna memilih calon duta besar terbaik untuk masing-masing negara perwakilan sebagaimana hasil pertimbangan DPR RI.

"Tentu kami berharap pertimbangan yang diberikan oleh DPR RI bisa memberikan hasil maksimal terhadap para calon Duta Besar. Apalagi di tengah tantangan dan dinamika global, ke depannya peran Duta Besar menjadi sangat signifikan," ujarnya.

Berikut daftar nama calon duta besar RI yang akan menjalani uji kelayakan di Komisi I DPR RI sebagai berikut:

1. Acmad Rizal Purnama untuk Turki

2. I Gede Ngurah Swajaya untuk Konfederasi Swiss

3. Grata Endah Wedaningsih untuk Laos

4. Saud Purwanto Krisnawan untuk Afrika Selatan

5. Santo Darmo Susanto untuk Kamboja

6. Acmad Ubaedillah untuk Brunei Darussalam

7. Sulaiman untuk Argentina

8. Arief Basalamah untuk Ukraina

9. Ricky Suhendar untuk Peru

10. Meidyatama Suryadiningrat untuk Romania

11. Trias Kuncahyono untuk Vatikan

12. Teuku Faizasyah untuk Kerajaan Norwegia

13. Dupito Simamora untuk Fiji

Baca juga: Komisi I DPR tetapkan 9 nama calon anggota KPI Pusat 2022-2025

Baca juga: Anggota Komisi I DPR minta Kominfo blokir konten 'ngemis online' di TikTok