Ujung konflik dengan Gubri, Bupati Meranti sudah beberkan semuanya ke Kemendagri

Selatpanjang (ANTARA) - Setelah pemberitaan tentang konfliknya dengan Gubernur Riau Syamsuar beredar luas hingga mangkir dalam rakor yang dilaksanakan Pemprov Riau dan dihadiri Menteri Dalam Negeri, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil akhirnya membeberkan semua alasannya ke Tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri.

Tim dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah I Kemendagri, Bachtiar yang ditugaskan untuk turun ke Kepulauan Meranti langsung mendapatkan klarifikasi yang jelas dari Bupati Adil dalam pertemuan tertutup di rumah dinas Bupati, Selatpanjang, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Adil merasa senang terhadap kunjungan tersebut karena seluruh keluh kesah yang diungkapkannya terhadap kondisi di Kabupaten termuda itu diterima utuh oleh Tim Irjen Kemendagri.

"Saya senang sekali bisa bertemu sama mereka (Tim Irjen Kemendagri). Tak ada yang ditutupi, semua saya sampaikan. Selain dapat melihat langsung kondisi Meranti, saya juga sampaikan jika kinerja Gubri, terlebih menyikapi bantuan keuangan dari Pemprov Riau," ungkap Bupati Adil, baru-baru ini.

Menindaklanjuti hasil klarifikasi ini, seluruh Tim Irjen Kemendagri kemudian mendatangi Gubernur Riau Syamsuar untuk memastikan kebenaran atas apa yang disampaikan oleh Bupati Adil.

Secara rinci, ia juga menerangkan tingkah Pemprov Riau yang sempat membuat framing informasi keliru terhadap alokasi bantuan keuangan (Bankeu) yang diterima Pemkab Meranti sebesar Rp3,8 miliar tidak benar, melainkan Rp22 miliar.

Padahal berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1651./II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 2/1/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 tertera jelas Rp3,8 miliar.

Besarannya terdiri dari gaji guru bantu sebesar Rp1.560.000.000 (Rp2.000.000 x 12 bulan x 65 orang), bantuan untuk kecamatan sebesar Rp900.000.000, (Rp100.000.000 x 9 kecamatan), serta rumah layak huni sebesar Rp1.400.000.000 (Rp170.000.000 x 20 rumah).

"Bisa dihitung dengan jelas total bankeu yang diterima oleh Pemkab Meranti itu hanya Rp3,8 miliar. Jadi dari mana datangnya angka Rp22 miliar yang mereka klaim. Tidak usah sering membohongi publik," kata Adil.

Saat ini APBD Provinsi Riau hampir mencapai Rp10 triliun atau tepatnya Rp9,8 triliun. Data itu didapat dari pernyataan Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto sebagaimana dirilis sejumlah media pada 11 November 2022.