Pekanbaru (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto menyoroti realisasi anggaran dan fisik pengerjaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Yang mana serapan anggaran masih minim sekitar 40 persen sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 70 persen jelang akhir tahun ini.
"Untuk infrastruktur serapan anggaran masih kecil sebesar 40 persen sedangkan pengerjaan fisik sudah 70 persen. Realisasi anggaran masih kecil karena kontraktor belum sepenuhnya mengambil dana itu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Mereka akan lakukan pelunasan jika betul-betul sudah dituntaskan pengerjaannya," ucap Sugeng Pranoto di Pekanbaru, Jumat.
Politisi PDI Perjuangan Riau itu juga menyoroti masih ada kontraktor yang lamban menyelesaikan pekerjaan. Sehingga Dinas PUPR Riau diminta untuk mengevaluasi pihak ketiga yang progres pekerjaannya tidak mencapai target yang ditetapkan.
"Terutama bermasalah dengan kontraktor lamban tidak sesuai dengan target kerja yang diberikan PUPR. Kita dorong PUPR untuk memberikan catatan bagi mereka kontraktor yang lamban dalam progres pekerjaan untuk dievaluasi, untuk tidak diikutkan tender berikutnya," kata Sugeng.
Sementara perihal pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh PUPR, ia mengatakan ada peningkatan anggaran untuk 2023.
"Karena secara keseluruhan PUPR mengalami peningkatan. Tahun 2022 ini penganggaran di PUPR itu hampir Rp 1 triliun dan tahun depan mereka minta anggaran Rp 1,3 triliun tentu akan ada peningkatan kegiatan di dinas PUPR," kata dia.
Masih ada kontraktor lamban, DPRD Riau minta PUPR evaluasi
Sekretaris Komisi IV DPRD Riau Sugeng Pranoto (Diana/ANTARA). (ANTARA/Diana S)
