Bantuan sosial rumah ibadah banyak ditanyakan masyarakat saat legislator ini reses

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Indragiri Hulu-Kuantan Singingi mengatakan saat melaksanakan reses pada 14-22 Agustus lalu, mayoritas masyarakat banyak mengeluhkan soal infrastruktur, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan bantuan sosial rumah ibadah.

"Pada reses yang berlangsung dari 14-22 Agustus kemarin, aspirasi masyarakat yang kita tampung masih tidak jauh dari keluhan infrastruktur, kemudian mengenai PPDB dan bantuan rumah ibadah. Untuk rumah ibadah, Pemprov kan sudah menstop keran bantuan ini. Saat kita reses kita selalu ditagih oleh masyarakat," kata Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Rabu.

Ade mengaku kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan kenapa bansos ini tidak lagi dianggarkan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal tidak ada regulasi yang dilanggar untuk tetap menjalankan kebijakan tersebut.

"Kalau di provinsi lain tidak ada masalah, di Riau berkali-kali kita tanyakan, jawabannya tetap tidak bisa. Soal regulasi rasanya tidak ada yang dilanggar. Kita sudah jelaskan kondisinya kepada masyarakat. Tapi tuntutan ini selalu dinantikan masyarakat dan berharap diakomodir," papar Politisi PKB Riau itu.

Ade mengatakan kewenangan penyaluran bantuan rumah ibadah berada di tangan Gubernur Syamsuar. Sebab, selama masa kepemimpinan Gubernur Syamsuar, hibah ini tidak lagi diusulkan penganggarannya.

"Intinya kembali ke gubernur. Tentu ini menjadi pertanyaan selama kepemimpinan Pak Syamsuar kenapa bansos rumah ibadah tidak lagi dianggarkan, padahal menjadi aspirasi yang diusulkan masyarakat," ucapnya.

Sementera itu, untuk persoalan infrastruktur banyak yang jadi kewenangan kabupaten sehingga terbatas campur tangan provinsi. Untuk itu,salah satu solusi agar Pemprov dapat terlibat langsung yakni dengan menganggarkan bantuan keuangan kabupaten. Ini juga menjadi upaya untuk membantu keuangan di kabupaten/kota.

Ade berharap agar Pemprov dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang dititipkan melalui aspirasi yang dilakukan masing-masing Anggota DPRD Riau di dapilnya.