Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu mengusulkan agar sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2021 senilai Rp900 miliar lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.
"Sekarang kita berharap agar betul-betul digesa. Seperti APBD 2021 yang sudah di audit BPK itu Rp900 miliar lebih, hampir Rp1 triliun Silpa. Rencananya nanti digunakan untuk perubahan APBD 2022 yang sebentar lagi kita terima rancangannya dari provinsi. Kita berharap prioritasnya kepada infrastuktur," ucap Manahara.
Dikatakan dia, percepatan pembangunan di Provinsi Riau memang sangat dibutuhkan. Apalagi dua tahun belakangan, keuangan daerah diketahui mengalami defisit akibat terkuras ke penanganan pandemi.
Diakuinya, Memang di APBD perubahan untuk pelaksanaan program yang sifatnya lelang, tidak bisa dilakukan mengingat waktu yang cukup singkat. Namun masih banyak program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan mekanisme penunjukan langsung. Seperti semenisasi, hingga pembangunan infrastruktur lain yang nilainya kurang dari Rp200 juta.
"Mana yang bisa ditempuh dengan gerak cepat, misal semenisasi pemukiman lingkungan. Itu dibutuhkan juga. Baru pada murni 2023 baru fokus kepada pembangunan infrastruktur yang lelang," sarannya.
Saat ditanya apakah Pemprov Riau sudah mengajukan rancangan APBD Perubahan atau KUA-PPAS perubahan, Manahara menyebut sampai saat ini DPRD Riau belum ada menerima. Seharusnya menurut dia, untuk APBD Perubahan Pemprov Riau sudah menyerahkan rancangan dimaksud pada Juli lalu.
"Belum ada kami terima. Seharusnya kan itu Juli sudah masuk ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya untuk menggesa program yang masih tertinggal," sebut dia. (Adv)
