Rengat (ANTARA) - Kepolisian Resor Indragiri Hulu akan meminimalisir terjadi konflik sosial sehingga semua masyarakat tetap dalam keadaan aman dan kondusif.
Dalam optimalisasi program penanganan itu, Polres Inhu menggelar rapat internal bersama seluruh jajarannya, Senin siang.
Kapolres Indragiri Hulu AKBP Bachtiar Alponso mengatakan, konflik sosial menjadi agenda prioritas yang harus dituntaskan di wilayah Inhu 2022.
"Hal ini agar tidak berdampak lebih luas dan masyarakat aman dalam beraktivitas," katanya di Rengat.
Solusinya, menurut dia, harus terbentuk Satgas khusus dalam penanganan konflik, sehingga apapun permasalahan menyangkut konflik dapat diselesaikan dengan skala prioritas.
Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada 19 konflik yang telah dilaporkan ke Polda Riau, lima di antaranya telah terselesaikan dan 14 yang masih dalam tahap penyelesaian.
"Belasan konflik tersebut tersebar di beberapa kecamatan," ujarnya.
Seperti, permasalahan PT SRK Kecamatan Rakit Kulim yang tidak membayarkan gaji dan BPJS karyawan. Untuk itu, penanganannya disandingkan dengan instansi terkait, jika harus melakukan penindakan dan penegakan hukum, maka dilakukan.
Selanjutnya, ada juga terkait penolakan rumah ibadah, permasalahan aset PT Duta Palma Grup yang telah disita Kejagung.
"Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Peranap yang merusak lingkungan," tambah Kapolres.
Kemudian, lanjut Kapolres, ada juga beberapa agenda yang tetap dilaksanakan, seperti vaksinasi COVID-19, Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta monitoring Karhutla.
Oleh sebab itu, seluruh jajaran Polsek agar melaksanakan program Si Tuan Raja, Jubah Emas dan Bersih.
