Rengat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen membentuk wilayah yang bebas korupsi dengan program monitoring dan pencegahan yang optimal.
Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi pada acara rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi, Kamis, berharap daerahnya terintegrasi daerah bebas korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat tersebut juga menghadirkan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Rezita menyebutkan, hal ini juga untuk memperkuat sinergitas dan komitmen bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Inhumenuju tata kelola yang produktif, efisien, dan bersih mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Inhu menyatakan siap untuk terus melaksanakan implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah pada Monitoring Centre of Prevention (MCP).
"Agar semua berjalan lancar dan optimal penting pembekalan dan perhatian semua pihak," ujar Rezita.
Seperti diketahui, MCP merupakan suatu aplikasi yang memudahkan pengawasan KPK, memberikan informasi.
Ada delapan area intervensi yang telah ditetapkan yaitu perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah
"Inhu telah menetapkan komitmen capaian MCP KPK tahun 2022 sebesar 86,60 persen," jelasnya.
Namun demikian, Bupati Inhu juga mengimbau kepada seluruh OPD agar terus melakukan percepatan pada triwulan III dan IV untuk memenuhi area-area intervensi dan indikator.
Didatangi KPK, Pemkab Inhu komitmen wujudkan wilayah bebas korupsi
Bupati Rezita Optimis Inhu Siap Bebas Korupsi (ANTARA/Asri)
