Pekanbaru, (Antarariau.com) - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyatakan, pemerintah harus berani menantang organisasi non pemerintah (NGO) seperti Greenpeace dan Wildlife Fund for Nature yang selalu mengganggu industri kertas dalam negeri.
"Pemerintah harus tantang NGO yang memakai dana luar negeri atau siapa saja untuk menanam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan menerapkan praktek terbaik di Indonesia. NGO jangan hanya cuma ngomong," ujar Wakil Ketua Umum APKI Rusli Tan di Pekanbaru, Rabu.
Isu lingkungan, lanjut dia, yang selalu dihembuskan NGO baik lokal ataupun asing telah mempengaruhi citra Indonesia di luar negeri dan cukup mempengaruhi pasar ekspor industri pulp dan kertas di dunia.
Saat ini apapun yang selalu dikatakan NGO mengenai industri pulp dan kertas, yang terpenting adalah pemerintah harus terus menggenjot produksi dalam negeri serta pembukaan lahan baru untuk HTI bisa berjalan terus.
"China yang memiliki potensi yang tidak sebagus dengan Indonesia, tetapi luas HTI disana sudah mencapai 38 juta hektare dan baru dimulai pada tahun 2006. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 4 juta hektare berdasarkan data pemerintah, tapi kalau saya 3 juta hektare pun belum sampai," katanya.
Daya saing Indonesia yang paling kuat saat ini berada di produk kertas karena perusahaan pulp dan kertas melakukan hilirisasi dan ditambah posisi Indonesia yang berada di khatulistiwa yang membuat tanaman cepat tumbuh.
Sebagai contoh tanaman akasia dalam waktu empat tahun sudah mencapai ketinggian 30 meter, sedangkan di Eropa atau Amerika memerlukan waktu 80 tahun untuk mencapai ketinggian yang sama.
"Namun belum ada perusahaan asing yang mau menanam dan memproduksi kertas di Indonesia karena melihat pemerintah belum berani dan perusahaan kertas terbesar saat ini berada di Riau yakni APP serta APRIL," ucapnya.
Pada tahun lalu, para pelaku industri kertas yang tergabung dalam APKI mengecam "rainforest action network" dan "walt disney" yang menyerukan konsumen global untuk memboikot produk kertas yang diproduksi Indonesia.
Apalagi, produk pulp dan kertas Indonesia bersumber dari HTI yang telah mengantongi berbagai sertifikasi baik "mandatory" ataupun "voluntary". Akan tetapi APKI khawatir dengan seruan boikot yang merupakan skenario untuk merebut pasar Indonesia.
Ekspor pulp dan kertas tahun 2011 telah berkontribusi hingga 6,2 miliar dollar AS atau sekitar 5 persen dari total ekspor Indonesia, sedangkan kebutuhan kertas di negara-negara maju akan mencapai 394 juta ton pada tahun 2015.
Ketua Umum APKI Misbahul Huda pada tahun ini mengatakan, ekspor pulp dan kertas 2012 tumbuh sekitar 5,5 persen dibanding capaian ekspor tahun 2011.
"Kapasitas produksi mengalami peningkatan sekitar 4 persen dari 7,3 juta ton untuk pulp dan 10 juta ton untuk kertas," katanya.
