Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden mendorong Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) lebih meningkatkan pengawasan terhadap realisasi belanja barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah guna menekan impor.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, yakni memaksimalkan produk dalam negeri, benar-benar dilaksanakan, (maka) KSP akan mengawal dan mendorong Kementerian Keuangan dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono di Jakarta, Senin.
Baca juga: KSP minta pemda turut dilibatkan untuk awasi HET minyak goreng curah di pasar
Dengan lebih aktif meningkatkan pengawasan pengadaan barang dan jasa tersebut, lanjutnya, maka instruksi Presiden dapat terlaksana untuk menekan belanja impor dan menggantinya dengan produk lokal.
KSP juga akan memastikan setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi ketentuan alokasi belanja produk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang dan jasa.
Hingga Maret 2022, tambahnya, target alokasi belanja produk koperasi dan UMKM sebesar 40 persen dari total belanja tersebut belum tercapai.
"Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi," tukasnya.
Dia menjelaskan sebenarnya banyak UMKM di Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan belanja K/L dan BUMN. Namun, hal itu perlu penyesuaian agar produk koperasi dan UMKM domestik dapat selaras dengan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah selaku pengguna, katanya.
Oleh karena itu, dia berharap setiap K/L, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa.
"Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu," katanya.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah serta para pemangku kepentingan lainnya harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM, sehingga dapat memenuhi tuntutan pasar yakni pengguna barang dan juga memiliki harga yang kompetitif.
Dia mengingatkan pelaku pasar jangan sampai harus membeli dengan harga jauh lebih mahal, dibandingkan impor dengan kualitas yang tidak memadai dan ketersediaan pasokan yang tidak menentu.
Presiden Jokowi, Jumat (25/3), menyatakan kejengkelannya karena pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah masih dipenuhi oleh barang-barang impor.
"Jika impor dilakukan untuk barang-barang seperti mesin, yang belum bisa kita hasilkan sendiri, tentu bisa dimengerti. Nah, ini tidak. Jadi sangat beralasan sekali kejengkelan Bapak Presiden," ujarnya.
Baca juga: KSP jelaskan tentang kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng kemasan
Baca juga: KSP: Pergantian KPU-Bawaslu dipastikan tak ganggu persiapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024
Berita Lainnya
Jamaah harus selalu kenakan ID Card agar mudah dikenali oleh petugas jika tersesat
18 May 2024 16:19 WIB
Serangan udara sasar rumah dekat MER-C di Kota Rafah, semua relawan selamat
18 May 2024 16:05 WIB
Otorita pastikan layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara setara Jakarta
18 May 2024 15:58 WIB
Fitur multiview YouTube TV kini telah tersedia di ponsel dan tablet Android
18 May 2024 15:51 WIB
Koops TNI Habema bantu masyarakat pasang lampu jalan tiga distrik di Nduga
18 May 2024 15:41 WIB
Menakar mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah kuartal I
18 May 2024 15:26 WIB
WHO: Sudah 10 hari tidak ada pasokan bahan bakar di Jalur Gaza
18 May 2024 15:21 WIB
BRIN membangun dua unit kapal riset kelautan
18 May 2024 15:11 WIB