Rumpi politik Bapilu Golkar Riau kupas soal sawit dan minyak goreng

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Provinsi Riau bekerjasama dengan Fraksi Golkar DPRD Riau menggelar rumpi politik sesi IV bertajuk "Sawit dan Masa Depan Ekonomi Riau".

Hadir sebagai narasumber Ketum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung, Sekjen APKASINDO Rino Afrino, Bendahara DPP Sawit Masa Depanku (Samade) Hendri Cen, Anggota FPG DPRD Riau Ramos Teddy S dan Akademisi Nursuhada. Kegiatan langsung dibuka oleh Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau Parisman Ihwan.

Sekretaris FPG DPRD Riau Parisman Ihwan menyebutkan rumpi politik merupakan gebrakan baru yang menjadi wadah pencerahan dan edukasi politik bagi masyarakat. Giat positif ini harus diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mendongkrak suara Golkar pada helatan Pilkada 2024.

"Rumpol ini sebagai gebrakan dan terobosan yang dibuat oleh Bapilu Golkar Riau. Kita dorong dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari sini, masyarakat dapat pendidikan politik. Kegiatan ini juga kita nilai sebagai strategi politik agar 2024, Golkar mendulang kejayaan kembali," ujar Parisman Ihwan.

Sementara itu, Ketua Bapilu Golkar Riau Zulfan Heri mengatakan pihaknya sengaja mengangkat tema sawit karena erat kaitannya dengan isu aktual yang sedang terjadi di Riau, yakni soal minyak goreng. Dikatakannya, ada berbagai perspektif yang dibedah dalam diskusi tersebut mulai dari ekosistem, lingkungan, turunan produk sawit, regulasi, kondusifitas hingga hamparan luas lahan sawit milik petani.

"Berbagai pandangan yang sangat menarik soal sawit ini, mudah-mudahan momentum Rumpol dengan mengangkat tema sawit ini bisa memberikan informasi kepada publik soal berbagai perspektif, regulasi hingga upaya yang telah dilakukan," kata Zulfan.

Dia memandang perlu agar masyarakat mendapatkan informasi riil kondisi sawit Riau dan kontribusi perkebunan sawit bagi pergerakan ekonomi masyarakat.

"Paling tidak tema ini memberikan sebuah pendidikan politik bagi publik untuk bisa mendengar langsung dari narasumber. Tadi juga menarik soal jargon sawit adalah kita. Ini menandakan bahwa tidak hanya petani sawit yang diuntungkan dengan keberadaan sawit ini. Tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat luas," kata Zulfan.

Sementara itu, Ketum DPP APKASINDO Gulat Manurung mengatakan salah satu regulasi sawit yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Gubernur Syamsuar telah memberikan dampak besar bagi kesejahteraan petani sawit. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Permentan 01 tahun 2018 tentang tata niaga penetapan harga TBS, dimana turunannya adalah Pergub nomor 77 tahun 2020.

"Petani sawit hutang budi pada Pak Syamsuar, karena di zamannya lahir turunan dari Permentan 01 tahun 2018 tentang tata niaga penetapan harga TBS, selama ini kan petani tidak ada regulasi yang melindungi. Setelah Pergub 77 tahun 2020 terbit di situ hari kebangkitan harga TBS petani sawit Riau dan itu diakui," kata dia.

Dikatakannya, Syamsuar yang juga merupakan Politisi Golkar Riau itu juga telah memberikan kesempatan pada asosiasi petani sawit untuk mensosialisasikan percepatan replanting sawit masyarakat.

Tak hanya itu, pada periode Syamsuar ada peningkatan penerimanaan beasiswa bagi anak petani sawit.

"Jumlah anak petani yang mendapatkan beasiswa BPD PKS dulu hanya 60 orang. Zaman pak Syamsuar itu pada 2020 diberangkatkan 146, pada 2021 ada 192 anak petani miskin, anak tukang dodos sawit, anak media pemerhati sawit dikuliahkan di enam kampus terbaik di Indonesia," ucapnya.