Bengkalis (ANTARA) - DPD KNPI Bengkalis bersama Karang Taruna melaksanakan nota kesepahaman (MoU) terkait pemberdayaan masyarakat dan pemuda yang dilaksanakan di gedung Pemuda, Rabu.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis Iwan Saputra mengatakan bahwa nota kesepahaman antara dua organisasi besar di Negeri Junjungan ini, dipandang perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah.
"Tujuan kita dengan adanya nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Bengkalis ini, dapat memperkuat sinergi antarlembaga dan organisasi demi percepatan pembangunan daerah," kata pria yang akrab disapa Iwan Sakai ini.
Hal senada disampaikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkalis Hermansyah, menurutnya kerjasama dan nota kesepahaman ini dapat memperkuat koordinasi, terutama dalam mendorong partisipasi para pemuda untuk memberikan dedikasi terbaiknya demi pembangunan Kabupaten berjuluk Negeri Junjungan.
"Hari ini, kita Karang Taruna bersama DPD KNPI Kabupaten Bengkalis di bawah kepemimpinan Bung Iwan Sakai, telah menandatangani nota kesepahaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemuda, serta beberapa sektor lainnya, mudah-mudahan dapat berkontribusi secara signifikan untuk pembangunan daerah kita, dan membantu Pemkab dalam mewujudkan Bengkalis Bermasa," sambut Hermansyah didampingi jajaran pengurusnya.
Turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Ketua dan Pengurus DPD KNPI Bengkalis beserta Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bengkalis.
Adapun poin-poin nota kesepahaman tersebut diantaranya, Pemberdayaan masyarakat dan pemuda di Kabupaten Bengkalis, kemudian membangun kerja sama lintas sektor dan melakukan riset dan penelitian terhadap potensi sumber daya ada Kabupaten Bengkalis.
Teken nota kesepahaman dengan Karang Taruna, ini harapan KNPI Bengkalis
Bertempat di Gedung Pemuda Kelapapati Tengah Bengkalis, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Iwan Saputra dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkalis Hermansyah menandatangani MoU / Nota Kesepahaman terkait pemberdayaan masyarakat dan pemuda, Rabu (16/2). (ANTARA/Alfisnardo)
