Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menegaskan semua kabupaten/kota harus sudah mencapai cakupan vaksinasi sebesar 80 persen pada akhir 2021 guna mencegah meluasnya penularan COVID-19.
“Pemerintah mendorong untuk melakukan akselerasi seluruh kabupaten/kota, didorong pada akhir tahun ini untuk mencapai angka 80 persen cakupan vaksinasi,” kata Nadia dalam Webinar Selamatkan Perempuan Indonesia yang diikuti di Jakarta, Rabu.
Nadia menuturkan cakupan vaksinasi yang rendah dan didukung oleh mobilitas penduduk yang tinggi, akan berisiko menimbulkan celah terjadinya kenaikan kasus COVID-19 di seluruh wilayah Tanah Air.
Sehingga vaksinasi yang dilakukan harus lebih digencarkan dan dipercepat, apalagi negara akan memasuki periode Natal dan Tahun Baru.
Percepatan vaksinasi itu juga perlu dilakukan bila melihat angka reproduktif efektif (Rt) di sejumlah provinsi, terlihat kembali mengalami kenaikan di atas angka 1.
“Kita harus waspada, ada beberapa provinsi yang estimasi reproduksi efektifnya naik di atas angka 1 dan kita harus hati-hati. Minggu ini, kasus juga meningkat sedikit dibandingkan minggu lalu,” tegas Nadia.
Berdasarkan data yang dia miliki per 20 Desember 2021, beberapa wilayah yang memiliki estimasi angka Rt di atas angka 1 antara lain Sulawesi Selatan (1,02), Nusa Tenggara Barat (1,04), Papua Barat (1,09), Kalimantan Timur (1,12), Jambi (1,13), Kalimantan Utara (2,23) dan Kepulauan Riau (2,28).
Lebih lanjut dia menjelaskan, stok vaksin yang dimiliki negara sebenarnya cukup banyak terutama vaksin dengan merek selain Sinovac. Namun, banyak sekali daerah dan masyarakat yang lebih memilih untuk menunggu ketersediaan Sinovac dibandingkan menggunakan merek lain.
Oleh sebab itu, demi mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok dan melindungi seluruh lapisan masyarakat khususnya dari varian Omicron, dia meminta semua pihak untuk tidak memilih merek vaksin dan segera melakukan vaksinasi.
Sedangkan bagi setiap daerah, ia mengimbau agar terus menggencarkan melakukan vaksinasi baik pada sasaran umum untuk mencapai 70 persen dan 60 persen pada sasaran penduduk lanjut usia (lansia).
Nadia mengatakan, pemerintah akan terus menggencarkan vaksinasi maupun edukasi vaksin sampai dengan tingkat kelurahan dan desa supaya tidak terjadi perbedaan pengetahuan terkait dengan vaksin COVID-19.
Pemerintah juga akan terus memantau indikator-indikator seperti mobilitas masyarakat, yang dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang diterapkan dalam masyarakat saat ini.
“Makannya pemerintah memantau betul mobilitas. Bahkan Pak Luhut pernah berkata, bila kasus di atas 500 kita akan melakukan pengetatan mobilitas bahkan menarik rem darurat lagi supaya usaha kita yang sudah sejauh ini, menekan kasus kembali lagi harus kembali pada kondisi yang sebelumnya,” ujar dia.