Pekanbaru, (antarariau.com) - Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan gratis kurang diminati oleh kebanyakan warga miskin di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
"Hal itu dapat dilihat dari Jampersal bagi masyarakat Riau untuk tahun 2012 hanya diikuti oleh 64,8 persen dari ibu-ibu yang tergolong ekonomi menengah ke bawah," kata Kepala Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) dan Kesehatan Keluarga (Kesga) pada Dinas Kesehatan Riau, Sudirman, kepada ANTARA, Selasa.
Menurut Sudirman, Jamkesda yang merupakan program Pemerintah Pusat ini langsung dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
"Untuk itu, harus dilaksanakan dengan baik oleh pihak pemerintah kabupaten atau kota melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat," katanya.
Dia kembali menjelaskan, penyaluran dana Jampersal langsung diarahkan ke Dinas Kesehatan pada setiap kabupaten dan kota.
Untuk program Jampersal, kata dia, Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Riau.
"Selama tahun 2012, kalau tidak salah ada sebanyak empat kali kegiatan sosialisasi yang kami gelar. Kendati demikian, dari data yang di terima oleh Dinas Kesehatan Riau, hanya 64,8 persen masyarakat Riau yang ikut Jampersal dengan total anggaran yang di gunakan di Riau mencapai Rp 43.320.798.000 untuk kegiatan ini," katanya.
Dia mengakui, selama sosialisasi program, pihaknya menemukan kendala terkait regulasi tentang pemakaian anggaran kesehatan dari APBN.
Menurut dia, peraturan daerah (Perda) yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda sistem penyaluran dan pemakaian dana Jampersal untuk setiap Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas serta pembiayaan bagi dokter dan tenaga medis yang melakukan pertolongan persalinan terhadap ibu-ibu hamil ini cenderung lambat.
"Untuk tahun 2012 pencairan anggaran Jampersal ini baru bisa diambil pada bulan Desember dengan total anggaran Rp43.320.798.000," katanya. (Reindy Rudagi)
