Dumai, (antarariau.com) - Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP-KMPT) PT Pertamina RU II Dumai, Provinsi Riau, menentang keputusan pemerintah menunjuk kembali pihak asing mengelola ladang minyak Blok Mahakam, Kalimantan Timur, dan meminta agar Pertamina yang mengelolanya.
Ketua SP-KMPT RU II Dumai Habibullah Khanafi menyebutkan, seribuan lebih pekerja kilang minyak putri tujuh minta pemerintah terbitkan undang-undang maupun Kepmen pemutusan kontrak blok Mahakam dengan Total P&E dan Inpex Corporation.
Tuntutan ini didasari rasa nasionalisme sebagai putra terbaik bangsa yang merasa mampu mengelola blok Mahakam tanpa keterlibatan pihak asing melalui badan usaha milik negara, yaitu Pertamina per April 2017 mendatang.
"Perjuangan rebut blok Mahakam saat ini masih on progress dan kami akan terus perjuangkan hingga klimaks pemerintah memberikan hak kelola kepada anak bangsa sendiri, yaitu Pertamina," kata Habibullah, didampingi Sekretaris Celsius Saputra kepada ANTARA.
Dia menjelaskan, upaya rebut blok Mahakam ini selain didasari perundangan tentang kekayaan alam dikuasai dan dipergunakan sebesarnya untuk rakyat, juga dalam rangka mempertahankan ketahanan energi yang terkandung di alam Indonesia.
Kemudian, adalah kebanggaan nasional jika Pertamina bisa mengelola dan menguasai sendiri dan langsung potensi energi gas dan minyak bumi yang terkandung di blok Mahakam.
"Seluruh pekerja Pertamina se-Indonesia sudah bersepakat untuk merebut blok Mahakam dari tangan asing yang sudah mengelola selama 40 tahun lamanya sejak 31 Maret 1967.
Serikat Pekerja Pertamina RU II telah menyatukan suara untuk melakukan mogok kerja jika permintaan penolakan pihak asing di Blok Mahakam tidak dilaksanakan pemerintah.
Bersama pekerja lainnya yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, perjuangan rebut blok Mahakam telah dimulai sejak dua tahun silam melalui berbagai upaya diplomasi dan pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung.
"Betapa ruginya kita bila blok Mahakam ini dikuasai oleh pihak asing karena cadangan minyak kita semakin menipis setiap tahunnya dan potensi minyak yang besar bisa digunakan untuk devisa negara," jelasnya.
Berita Lainnya
Pemerintah diminta segera beri kepastian pembayaran kompensasi BBM dan gas ke Pertamina
20 May 2022 15:24 WIB
Pertamina diminta libatkan perusahaan lokal kelola Blok Rokan
04 May 2021 11:43 WIB
Pertamina diminta untuk evaluasi secara menyeluruh terbakarnya Kilang Balongan
01 April 2021 10:56 WIB
Pertamina Diminta Sediakan Satu Agen Elpiji Per Kelurahan
07 January 2015 20:25 WIB
Pemerintah diminta Ganti Kerugian Bisnis Elpiji Pertamina
05 January 2014 9:58 WIB
Alih kelola Blok Rokan, PHR Sumbang Rp76 M PNBP
28 October 2023 16:04 WIB
Jokowi sebut Blok Rokan bukti SDM lokal mampu kelola migas
06 January 2023 8:16 WIB
Pemkab Siak dukung penuh BSP kelola CPP Blok
11 August 2022 10:24 WIB