Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni mengungkapkan bahwa penetapan upah merupakan sarana pemerataan pembangunan sekaligus sebagai media yang bisa mengurangi kesenjangan hubungan antara pekerja dan pengusaha, terutama dalam meningkatkan hubungan ketenagakerjaan guna mendorong produktivitas usaha dan peningkatan perekonomian daerah.
"Penetapan UMK Kabupaten Bengkalis tahun 2022 ini perlu kita bahas dan kita sepakati bersama, maksudnya dengan adanya penetapan UMK Kabupaten Bengkalis tahun 2022 Ini, kita dapat memberikan serta motivasi dan jaminan bagi para pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya,"ujar Kasmarni ketika membuka rapat penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkalis, Rabu (24/11).
Kasmarni menambahkan hal ini, sebagai wujud implementasi dari program unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yakni program stimulus ekonomi bagi pekerja sektor informal seperti buruh, petani, peternak, nelayan dan lain-lainnya, peningkatan lapangan pekerjaan dan penerapan teknologi serta inovasi bidang perekonomian.
"Artinya, agar tercapainya visi mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera (Bermasa),"pungkasnya.
Ia juga berharap dalam rapat ini, dapat menjadi momentum untuk kita membangun sinergi dan kolaborasi, guna menyamakan persepsi dari berbagai sudut pandang, untuk mendapatkan saran dan masukan, dalam merumuskan upah minimum Kabupaten Bengkalis tahun 2022.
"Dengan melahirkan sebuah rekomendasi UMK untuk untuk kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau," kata Kasmarni.
Baca juga: UMP Riau 2022 sudah ditetapkan Gubernur Rp2.938.564
Baca juga: UMK Pekanbaru 2022 jadi Rp3 juta lebih
Bupati Bengkalis sebut penetapan upah merupakan sarana pemerataan pembangunan
Bupati Bengkalis Kasmarni membuka rapat penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkalis, Rabu (24/11) di Bengkalis.ANTARA/Alfisnardo
