Jakarta (ANTARA) - Asosiasi penyelenggara haji dan umrah memperkirakan biaya pelaksanaan umrah di tengah pandemi COVID-19 dapat mencapai sekitar Rp30 juta, seiring dengan adanya syarat-syarat serta aturan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
"Kemungkinan akan ada kenaikan lagi kurang lebih sekitar 30 persen lagi, jadi bisa di atas Rp30 jutaan, itu hanya sekedar gambaran," ujar Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Budi Darmawan dalam diskusi yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemenag sebut nota diplomatik belum jelaskan detail terkait persyaratan umrah
Awalnya biaya umrah di masa sebelum pandemi sekitar Rp20 juta/jamaah. Kemudian meningkat menjadi Rp26 juta saat memasuki pandemi. Kini biaya tersebut diperkirakan bisa kembali naik, sebab ada aturan beberapa kali PCR serta sejumlah syarat lain.
Calon jamaah umrah mesti melakukan tes PCR baik sebelum pemberangkatan maupun selepas tiba di Tanah Suci. Jamaah umrah juga harus kembali dilakukan screening sebelum dan setibanya di Indonesia.
"Ini perlu dimengerti oleh kondisi jamaah, bahwa harga-harga yang akan terjadi kenaikan bukan dari harga paket tapi karena aturan-aturan yang dibuat baik itu karantina, PCR di Indonesia, maupun asuransi," kata dia.
Baca juga: Indonesia minta Arab Saudi tinjau ulang kebijakan vaksin dan umrah
Maka dari itu, jamaah umrah yang sudah melakukan pembayaran ke pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus menghitung kembali biaya kenaikan yang terjadi akibat situasi dan kondisi yang diberlakukan Pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 akan memantau pemberangkatan hingga kepulangan jamaah umrah seiring dengan adanya lampu hijau dari Pemerintah Arab Saudi perihal penyelenggaraan umrah bagi calon jamaah asal Indonesia.
"Jadi Satgas akan membantu setiap aktivitas penunjang untuk karantina, membantu proses keberangkatan dan kepulangan jamaah," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.
Baca juga: Wah, 734 jamaah haji Inhil batal berangkat
Untuk skema keberangkatan calon jamaah umrah dilakukan screening kesehatan 1x24 jam sebelum berangkat. Kemudian pelaksanaan screening kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi COVID-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR.
Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jamaah, pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji.
Baca juga: Alhamdulillah, umrah kembali dibuka mulai 4 Oktober dan 1 November
Adapun skema kepulangan meliputi pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3x24 jam sebelum kepulangan. Saat kedatangan di Indonesia, jamaah dilakukan PCR. Lalu pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5x24 jam.
Asrama haji juga menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jamaah umrah saat kepulangan, dan saat hari ke-4 jamaah dilakukan PCR lanjutan, dan bila hasilnya negatif, jamaah dapat pulang kembali ke rumah masing-masing.
Baca juga: Kemenag susun protokol kesehatan untuk penyelenggaraan umrah
Asosiasi penyelenggara haji dan umrah perkirakan biaya umrah capai Rp30 juta
Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Budi Darmawan dalam diskusi soal penyelenggaraan umrah yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Kamis (21/10/2021). (ANTARA/Asep Firmansyah/Youtube-FMB9)
