Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi hadiri penyerahan sertifikat tanah

id Bupati hadiri virtual Kementrian Agraria,Bupati inhu, bpn inhu, menteri bpn

Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi hadiri penyerahan sertifikat tanah

Penerima sertifikat berfoto bersama Bupati Inhu dan Kepala BPN setempat. (ANTARA/Asdipilyadi)

Rengat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu mengikuti acara penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Prosesi acara yang ditaja oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia secara virtual dari Jakarta pada Kamis, 2 September 2021.

Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi mengatakan, acara virtual ini diikuti seluruh kabupaten dan kota se - Riau. Provinsi Riau adalah yang pertama di Indonesia menerima dan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Ini perlu kita apresiasi tinggi, dan berharap program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sukses," kata Bupati Rezita Meylani Yopi yang dikenal sangat ramah ini.

Bupati hadiri acara virtual yang ditaja KementerianAgraria. (ANTARA/dok)


Program sertifikasi tanah inj berjalan hingga tahun 2025 mendatang. Sedangkan untuk Indragiri Hulu dioptimalkan agar tuntas padatahun 2024. Oleh karena itu, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar semuanya berjalan lancar.

Untuk masyarakat Indragiri Hulu, ada 500 persil sertifikat tanah yang dibagikan pada Kamis (2/9). Prosesi pemberian sertifikat dilakukan secara simbolis dengan dihadiri sejumlah pihak. Pihak BPN Indragiri Hulu saat ini juga telah memproses sertifikat itu hingga selesai sebanyak sesuai target untuk masyarakat.

Bupati hadiri virtual Kementerian agraria. (ANTARA/)


Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopidalam kesempatan itu juga ikut menyerahkan sertifikat secara simbolis pada saat acara berlangsung, selanjutnya diikuti oleh Wakil Bupati Junaidi Rahmat serta Kepala BPNKabupaten Inhu.

Bupati Inhusaat hadiri acara virtual penyerahan sertifikat tanah. (ANTARA/Asdipilyadi)


Selanjutnya, Bupati Rezita menyebutkan sisa sertifikat yang belum selesai sesuai target akan dituntaskan secara bertahap hingga tahun 2024 mendatang, atay lebih cepat dari target nasional.

"Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras, cepat semua pihak," ujarnya.

Dengan diterimanya sertifikat hak atas tanah ini, maka masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan bahkan, bisa membantu perekonomian misalnya sebagai jaminan mencari mendapatkan modal usaha.

Jika program ini selesai, maka masyarakat secara legal telah memiliki tanah, lepas dari berbagai konflik yang kerap terjadi. Namun demikian, dia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah melepaskan tanah yang sudah dimiliki agar masyarakat dapat sejahtera.

Tidak bisa dipungkiri, setakat ini dengan luasnya Indragiri Hulu, banyaknya investor yang berinvestasi, jika masyarakat belum memiliki sertifikat tanah. Dikhawatirkan terjadi konflik apabila tanah milik berada di lingkungan areal perusahaan.

"Sertifikat yang selesai dibuat, semua tidak ada masalah," sebut Bupati.

Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi didampingi oleh Wakil Bupati Junaidi Rachmat, Kepala Dinas Kominfo Jawalter S dan Forkopimda serta Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hulu menyerahkan kepada puluhan warga yang hadir dan sudah terdata.

Proses penyerahan sertifikat kepada masyarakat. (ANTARA/Asfipilyadi))


Mentri Agraria dan Tata Ruang RI

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Jalil mengatakan, penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat adalah program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Program ini untuk membantu masyarakat dalam kepemilikan hak atas tanah, legal secara hukum, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan meningkatkanBupati hadiri virtual KementerianAgraria.

"Sertifikat dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal usaha," katanya.

Acara yang dilaksanakan secara virtual, Kamis 2 September 2021 berjalan lancar dengan diikuti perwakilan seluruh Kabupaten/Kota se - Riau.

sebelumnya, Pemerintah menargetkan setiap tahun ada satu juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat.

Pada pencapaian target tahun 2025 mendatang, yakni seluruh tanah sudah terdaftar dan bersertifikat sah sehingga masyarakat tidak ada kekhawatiran atas tanah miliknya.

Di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri, ada 500 persil diserahkan kepada masyarakat, sertifikat ini selesai atas kerja keras semua pihak di daerah.

Optimalkan Pelayanan

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau M Syahrir secara virtual mengatakan, proses penerbitan sertifikasi tanah akan dioptimalkan. Pihaknya berjanji akan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga masyarakat akan lebih mudah berurusan.

"Setakat ini, sudah 49,20 persen atau mencapai 1.859.267 sertifikat sudah diselesaikan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, meminta semua jajaran BPN se Riau diminta untuk terus berkoordinasi dan melayani masyarakat di daerahnya masing masing.

Gubernur Riau Bangga Atas Perhatian Pemerintah Pusat

Gubernur Riau Syamsuar pada saat virtual menyebutkan, persoalan di Riau masih terdapat konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, oleh karena itu minta perhatian Kementerian untuk menyelesaikannya.

"Karena, setakat ini terdata ada kebun sawit berada dalam kawasan hutan," ujarnya.

Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama, sebab, kerap terjadi tanah masyarakat bersengketa dengan pihak perusahaan yang berinvestasi. Oleh Karena itu, mencari solusi terbaik untuk Riau. Sehingga tidak ada masalah lagi antara masyarakat dan pemilik modal yakni perusahaan yang sedang beroperasi.

Sementara dalam sambutannya, Kepala BPN Indragiri Hulu Taufik S Wibowo menjelaskan, penyerahan pertama di Riau secara nasional oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Realisasi justru bukti dari komitmen petugas melayani masyarakat dengan baik.

Karena, prioritas utama Riau oleh pusat menjadi kebanggaan sendiri bagi Riau dan khususnya Indragiri Hulu. Oleh karena itu, perlu di apresiasi tinggi atas perhatian pusat yang luar biasa tersebut.

"Dan, di Inhu justru langsung dihadiri dan diserahkan oleh Bupati," ujarnya.

Penyerahan ini juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indragiri Hulu, yang sudah lama menunggu realisasinya sertifikat sebagai hak milik. Dengan komitmennya Pemerintah Daerah (Pemda) Inhu untuk membantu mensukseskan program pemerintah pusat justru akan lebih cepat mencapai target daerah.

Sebelumnya, BPN juga telah menyerahkan secara sertifikat untuk masyarakat pada Maret 2021 lalu mencapai ribuan bidang.

Taufik S Wibowo menyebutkan, 500 persil sertifikat tanah kepada masyarakat setempat, di Ruang Rapat Perkantoran Bupati setempat Kamis kemaren sesuai jadwal yang sudah di koordinasikan ke provinsi dan pusat, sehingga acara berjalan serentak se Riau.

Penyerahan setelah mengikuti acara virtual dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota Se - Riau, sekira pukul 11.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

"Penyerahan ini yang pertama di Riau secara nasional, ini perlu diapresiasi tinggi," katanya.

Sedangkan, masyarakat Inhu yang menerima, diserahkan oleh Bupati Rezita Meylani Yopi didampingi oleh Forkopimda. Ini menunjukan bahwa kegiatan sertifikasi tanah sukses dilaksanakan sesuai harapan.

Ad 500 Persil yang disiapkan semua dibawa pada saat acara. Nantinya, akan diberikan kepada masyarakat di sejumlah kecamatan, namun proses penyerahan, Kamis (2/9) adalah secara simbolis mengingat kondisi Pandemi COVID-19 dan berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam ruangan, tempat duduk yang menghadiri sudah diatur dengan jarak yang pas, memakai masker dan diyakini ini salah satu memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Suasana penyerahan 500 persil sertifikat tanah. (ANTARA/Asripilyadi)


(Adv)

Pewarta :
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar