Jakarta (ANTARA) - BPJAMSOSTEK meminta perusahaan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan menertibkan administrasi kepesertaannya agar pekerja mendapatkan hak normatif dan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah secara tepat sasaran.
Akhir pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan keterangan pers terkait dengna penyaluran kembali BSU kepada pekerja terdampak PPKM.
Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno ajak BPJS Kesehatan bangun ikatan via kolaborasi dan inovasi
BPJAMSOSTEK dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan mendukung pemerintah dalam menyukseskan penyaluran BSU.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan hingga saat ini masih menunggu regulasi BSU dari pemerintah.
Regulasi tersebut akan mengatur syarat dan kriteria peserta BPJAMSOSTEK yang berhak mendapatkan BSU, seperti kelompok dan segmen pekerja, tanggal kepesertaan aktif, besaran upah maksimum, kategori jenis industri dan wilayah terdampak, serta besaran BSU yang akan diterima.
"Kami siap mendukung pemerintah menyalurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya juga kami telah menyampaikan usulan-usulan alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan kami serahkan sesuai regulasi yang akan ditetapkan," tutur dia.
Dia juga menyatakan pengalaman BSU sebelumnya akan membantu BPJAMSOSTEK menyajikan data yang lebih baik. Pada 2020, BPJAMSOSTEK telah menyerahkan data kepada pemerintah 12,4 juta pekerja dari sekitar 413 ribu perusahaan.
Anggoro meminta perusahaan atau pemberi kerja memastikan hak seluruh pekerjanya untuk terdaftar di BPJAMSOSTEK terpenuhi sesuai regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) karena perlindungan sosial penting di tengah pandemi. Pemerintah selalu menggunakan data kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan, seperti BSU.
Pekerja dapat langsung mengecek status kepesertaan melalui aplikasi mobile BPJSTKU yang dapat diunduh di mobile store Android dan IOS.
Pekerja juga dapat bertanya langsung kepada bagian sumber daya manusia perusahaan masing-masing, apakah sudah menjadi peserta atau peserta aktif dan berhak atas BSU sesuai kriteria.
"Dengan tertib kepesertaan, perusahaan telah memastikan perlindungan bagi pekerjanya di masa pandemi ini. BSU ini merupakan nilai tambah sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Pastikan pekerja mendapatkan haknya untuk meringankan beban mereka," ujar Anggoro.
Baca juga: 710 kader Posyandu di Siak dilindungi BPJamsostek, 1.000an belum
Baca juga: 81 ribu belum terlindungi, Pemkab Siak optimalkan kepesertaan BPJamsostek
BPJAMSOSTEK minta perusahaan tertib administrasi kepesertaan agar subsidi upah tepat sasaran
Ilustrasi - Pekerja membersihkan logo BPJS Ketenagakerjaan. (ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS/ho bpjamsostek)
