Moskow (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Mesir Badr Abdelatty membahas rancangan resolusi AS tentang Gaza dan usulan terkait dari Rusia selama pembicaraan via telepon, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu (16/11).
"Kedua pihak membahas perdebatan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB di New York, mengenai rancangan resolusi AS tentang Gaza dan usulan terkait dari Rusia," menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Baca juga: Dubes Palestina: Israel Terus Langgar Gencatan Senjata di Gaza
"Pandangan bersama disampaikan terkait pentingnya penyelesaian jangka panjang atas masalah Palestina berdasarkan kerangka hukum internasional yang telah dikenal luas," imbuh pernyataan itu.
Kedua menteri juga membahas program nuklir Iran, menurut pernyataan itu lebih lanjut.
"Mereka menekankan komitmen bersama mereka terhadap jalur politik dan diplomatik guna menyelesaikan masalah ini dan pentingnya menemukan solusi yang akan mencegah eskalasi ketegangan baru," menurut pernyataan tersebut.
Isu-isu utama kerja sama Rusia-Mesir, khususnya di sektor energi, juga dibahas. Menteri Mesir menyampaikan keinginan Mesir untuk terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Rusia.
"Menteri Abdelatty menekankan komitmen Mesir untuk terus memperkuat kerja sama bilateral, termasuk memantau pelaksanaan proyek-proyek strategis bersama dan seluruh aspek ekonomi hubungan bilateral," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Sebelumnya pada Jumat (14/11), Misi Tetap AS untuk PBB mendesak Dewan Keamanan untuk mendukung rancangan resolusinya mengenai Jalur Gaza, yang merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.
Misi tersebut menyebut gencatan senjata saat ini sebagai sesuatu yang rapuh. Karena itu, mereka mengimbau persatuan PBB dalam mencapai perdamaian.
Misi tersebut juga merujuk pada upaya-upaya yang tidak disebutkan secara spesifik untuk "menebar perpecahan."
Media melaporkan bahwa Rusia telah mengajukan rancangannya sendiri terkait masalah tersebut.
Sebelumnya pada akhir September, Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza.
Baca juga: Pejabat PBB: Keuangan UNRWA di Titik Paling Kritis!
Rencana tersebut menetapkan agar gerakan Palestina Hamas dan faksi-faksi lainnya untuk tidak terlibat di dalam pemerintahan Gaza, yang akan dipercayakan kepada "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" yang diawasi oleh dewan internasional yang dipimpin oleh Donald Trump.
Pada 10 Oktober lalu, perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Pada 13 Oktober, Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata di Gaza.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
