Monev pendataan keluarga, Bupati Siak audiensi dengan Deputi BKKBN

Pekanbaru (ANTARA) - Bupati SiakAlfedri audiensi dengan Pelaksana Tugas Deputi ADPIN BKKBN Dwi Listiawardani berkenaan dengan monitoring dan evaluasi (Monev) Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) yang telah dilaksanakan pada April hingga Mei 2021.

Menurut Dwi Listiawardani, untuk di Riau pencapaian pelaksanaan PK21 kabupaten Siak berada di posisi ke-6. Dirinya mendorong agar dinas terkait melakukan upaya langkah-langkah strategis di sisa waktu yang ada baik dalam pengumpulan data keluarga maupun penginputan data tersebut.

"Saya optimis kabupaten/kota bisa melaksanakan PK21 dengan baik, asalkan masalah yang terjadi di lapangan bisa dipetakan, sehingga hasilnya tercapai 100 persen," ujar Dwi Listiawardani

Pertemuan itu berlangsungdi ruang pertemuan kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau di Pekanbaru.

Kepala Perwakilan BKKBN RiauMardalena Wati Yulia menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan dukungan Pemkab Siak dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021.

"Perpanjangan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021. Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pelaksanaan PK21, dimana sampai batas waktu pelaksanaan PK21 tanggal 31 Mei 2021, keluarga yang terdata belum maksimal (belum 100 persen). Untuk provinsi Riau baru 63,1 persen dan pencapaian per kabupaten/kota masih rendah," katanya.

Hal ini lanjut dia, disebabkan oleh beberapa kendala seperti wabah COVID-19, bencana alam dan keterbatasan jaringan internet. Sehingga pelaksanaan PK21 diperpanjang waktunya sampai tanggal 21 Juni 2021.

Bupati Siak Alfedri di kesempatan itu menyambut baik audiensi tekait monev PK21. Pasalnya tujuan dari pembinaan keluarga dan pengendalian penduduk KB dapat terlaksana dengan baik khususnya di Kabupaten Siak.

“Kami menyambut baik audiensi ini. Kehadiran ibu Deputi di sini bisa memotivasi kami termasuk untuk akselerasi dan percepatan pendataan keluarga di Kabupaten Siak,” ucap Bupati Alfedri.

Masalah kendala di lapangan kata dia, agar bisa diselesaikan dengan baik dan dicarikan solusinya. Ini bisa memaksimalkan waktu yang tersisa dalam melakukan pendataan keluarga tersebut.

"Lakukan pemetaan daerah mana yang belum didata. Kemudian bekerjasama dengan RT/RW setempat untuk memudahkan pendataan," ujarnya.