Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menegaskan wacana pemberhentian tenaga non PNS (honorer) tidak bisa dilakukan mengingat banyak pertimbangan yang muncul dari masyarakat yang menolak.
"Untuk pemberhentian tenaga honorer waktunya sangat tidak tepat. Jadi belum ada pemberhentian tenaga honorer," kata Adil saat diwawancarai sejumlah wartawan di Kantor Bupati di Selatpanjang, Senin.
Menurut dia, tenaga honorer yang ada tetap dipertahankan namun hanya upah mereka yang akan diminimalkan atau dipotong setengah dari nominal gaji yang ditetapkan.
"Dengan pertimbangan defisit keuangan daerah Pemkab Meranti terpaksa harus melakukan penyesuaian upah khususnya untuk honorer tamatan SMA," ujar Adil lagi.
Adapun penyesuaian upah untuk tenaga non PNS tamatan SMA sederajat hingga D3. Mereka yang bekerja menangani administrasi kantor (bukan pegawai lapangan) terjadi penyesuaian gaji menjadi Rp600 ribu per bulan.
Sedangkan tamatan S1 sederajat diupah Rp1,2 juta per bulan dan tamatan S2 ke atas naik menjadi Rp2 juta per bulan. Terkait penyesuaian upah ini diakui Bupati Adil telah dibicarakan dengan OPD terkait.
"Kita sudah membicarakannya dengan masing-masing OPD, dan ini sudah selesai," aku mantan legislator Provinsi Riau itu.
Bupati juga menerangkan soal imbas dari pengecilan upah tenaga non PNS itu akibat defisit keuangan daerah.
Laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, saat ini Kepulauan Meranti mengalami defisit anggaran keuangan daerah mencapai Rp200 miliar lebih. Kondisi itu semakin diperburuk dengan banyaknya hutang daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
"Hutang kita saja mencapai ratusan miliar," tutur Bupati yang enggan menyebutkan angka pastinya.
Sementara salah satu dampak defisit keuangan daerah adalah tidak bisa dibayarkannya insentif pegawai dan gaji honorer khususnya pada akhir tahun lalu.
"Dari asumsi kita dengan kondisi keuangan saat ini untuk insentif hanya bisa dibayarkan hingga bulan 9 (September)," tambah Bupati Adil.
Ia berharap dengan adanya penyesuaian upah tersebut, setidaknya mampu mengurangi beban daerah dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Meranti maju, cerdas dan bermartabat bisa dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Meski begitu saya berjanji akan menyekolahkan honorer yang tamatan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1," pungkas dia.
Pemkab Kepulauan Meranti defisit keuangan, honorer hanya diupah Rp600 ribu
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ANTARA/Rahmat Santoso)
Saat ini Kepulauan Meranti mengalami defisit anggaran keuangan daerah mencapai Rp200 miliar lebih. Kondisi itu semakin diperburuk dengan banyaknya hutang daerah,
