Australia akan tinjau kembali kontrak sewa pelabuhan untuk perusahaan China

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara

Australia akan tinjau kembali kontrak sewa pelabuhan untuk perusahaan China

Ilustrasi - Bendera negara Republik Rakyat China dan negara Australia. (ANTARA/Shutterstock/aa.)

Sydney (ANTARA) - Australia akan meninjau kembali kontrak sewa 99 tahun dari pelabuhan komersial dan militer di wilayah utaranya untuk sebuah perusahaan China, menurut laporan surat kabar Sydney Morning Herald pada Minggu malam (2/5).

Itu merupakan sebuah langkah yang selanjutnya dapat mengobarkan ketegangan antara Beijing dan Canberra.

Baca juga: Hari pertama peluncuran, Realme Q3 dan Q3 Pro terjual 50.000 unit di China

Para pejabat pertahanan Australia sedang memeriksa apakah perusahaan Landbridge Group, yang dimiliki oleh miliarder China Ye Cheng, harus dipaksa menyerahkan kepemilikannya atas pelabuhan di Darwin -- ibu kota Northern Territory dengan alasan keamanan nasional, kata surat kabar itu.

Komite keamanan nasional telah meminta departemen pertahanan untuk "kembali dengan beberapa masukan" tentang kontrak sewa itu dan peninjauan sedang dilakukan, kata Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton seperti dikutip dalam laporan surat kabar itu.

Departemen pertahanan, kantor Landbridge Australia dan kedutaan besar China di Canberra belum menanggapi permintaan komentar.

Landbridge, yang memiliki hubungan dekat dengan militer China menurut beberapa laporan media, memenangkan proses penawaran pada 2015 untuk mengoperasikan pelabuhan di Darwin tersebut dalam kesepakatan senilai 506 juta dolar Australia (sekitar Rp5,63 triliun).

Keputusan tahun 2015 itu mengejutkan Amerika Serikat karena pelabuhan tersebut adalah sisi selatan operasi militer AS di Pasifik. Media Australia melaporkan bahwa Presiden Barack Obama saat itu menyatakan kemarahannya pada Perdana Menteri Malcolm Turnbull karena tidak memberi tahu dia tentang kesepakatan itu.

Pekan lalu, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan dia akan bertindak mengenai status kepemilikan pelabuhan itu jika masalah keamanan nasional diangkat.

Australia merombak undang-undang investasi asing hampir setahun yang lalu. Perombakan itu memberi pemerintah kekuasaan untuk mengubah atau memberlakukan ketentuan baru pada kesepakatan bisnis atau memaksa divestasi bahkan setelah kesepakatan disetujui oleh Badan Penanaman Modal dan Peninjau Asing.

Hubungan antara Australia dan China memburuk setelah Canberra tahun lalu menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul COVID-19, yang mendorong tindakan pembalasan di bidang perdagangan dari Beijing.

Baca juga: PM Jepang sebut akan bicara HAM, tekankan relasi konstruktif dengan China

Baca juga: Amerika Serikat sebut tindakan China bisa ancam tatanan global


Sumber: Reuters

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga

Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar