Jakarta (AntaraRiau) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi menyelenggarakan Indonesian Business Forum di Jumeirah Etihad Towers pada Senin (30/4) untuk menjaring investor dari kawasan Timur Tengah khususnya Uni Emirat Arab (UAE).
Kegiatan itu yang merupakan kerja sama KBRI Abu Dhabi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai, Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC) Abu Dhabi dan Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Dubai dibuka oleh Minister Counselor KBRI Abu Dhabi, Wisnu Suryo Hutomo, demikian disampaikan dalam siaran pers KBRI Abu Dhabi yang diterima ANTARA News di Jakarta, Sabtu.
Hadir dalam acara itu Duta Besar RI untuk UAE Salman Al Farisi, yang baru saja tiba di Abu Dhabi, wakil Kementerian Luar Negeri UAE, wakil dan anggota KADIN Abu Dhabi serta kalangan investor dan pelaku usaha di negara Teluk itu.
Forum menghadirkan tiga pembicara yaitu Direktur Investasi Sektoral, BKPM, Dr. Indra Darmawan, Kasubdit Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian, Ir. Sri Hadisetyana M.Si, dan Kasi Promosi Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Emma Nur Meina.
Forum dimaksudkan sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai posisi, perkembangan dan capaian ekonomian Indonesia terbaru serta berbagai peluang investasi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Pada kesempatan tersebut diulas keunggulan kompetitif Indonesia sebagai anggota baru dalam Trillion Dollar Club Economy, dibandingkan dengan pasar-pasar yang baru bermunculan lainnya seperti Brazil, India dan Meksiko dalam hal GDP dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang relatif rendah dan stabil, keanggotaan dalam G20, peringkat yang tinggi dalam Competitiveness Index dari WEF dan tingkat keamanan serta "country risk" yang relatif baik dalam Global Peace Index.
Diskusi panel dalam forum juga membahas tuntas berbagai peluang investasi di Indonesia di enam koridor ekonomi sesuai MP3EI 2011-2025 di sektor pertambangan, minyak dan gas serta energi terbarukan, selain berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi seperti kebijakan fiskal, serta "country risk" bagi investor yang dikaitkan dengan mekanisme pengurusan perizinan, kebijakan pembebasan/penguasaan lahan, kelambanan birokrasi, korupsi serta "tax holiday".
