Penyaluran tunjangan pendidikan terkendala data

Pekanbaru (ANTARARIAU News) - Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengemukakan penyaluran tunjangan pendidikan di wilayah itu kerap terkendala data yang kurang valid.

"Untuk itu, selayaknya ada program atau upaya pemutakhiran data agar lebih valid sehingga penyaluran bantuan pendidikan dapat optimal atau tepat sasaran," kata Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Hadimiharja di Pekanbaru, Rabu.

Kurang validnya data pendidikan, menurut dia, tidak hanya terjadi pada pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), namun juga Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta non formal.

Hal demikian, menurut dia, patut menjadi perhatian pada dinasnya, yang sejauh ini juga telah melaksanakan program pemutakhiran data pendidikan mulai dari SD hingga SMA.

Pemberian tunjangan pendidikan pada dasarnya, kata dia, bukan untuk penghamburan uang negara, melainkan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.

"Intinya adalah peningkatan kuwalitas pendidikan merupakan hal yang utama untuk merubah atau membawa bangsa ini lebih baik kedepannya," ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah tidak main-main dalam berbagai program pendidikan, salah satunya yakni dengan mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai atau prosentase yang tinggi.

"Sesuai dengan amanat aturan pemerintah dan undang-undang, penyaluran anggaran untuk pendidikan diatas 20 persen dari total APBD," katanya.