Pekanbaru (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau telah membubarkan dua kegiatan kampaye Pilkada serentak 2020 di sembilan kabupaten/kota.
"Itu hasil pengawasan kami selama 12 hari kampanye," kata Ketua Bawaslu Provinsi RiauRusidi Rusdandi Pekanbaru, Kamis.
Rusidimengatakan pembubaran dua kegiatan kampanye oleh Pengawas Pemilu telah berkordinasi dengan kepolisian setempat.
"Dua pembubaran kampanye tersebut terjadi di Kota Dumai dikarenakan pihak penyelenggara tidak mengantongi STTP," katanya.
Dikatakan dia, selama 12 hari masa kampanye sudah dilakukan kegiatan sebanyak 449 kali dalam bentuk pertemuan terbatas.
Sesuai jadwal dari 26 September 2020, para paslon yang telah ditetapkan oleh KPU telah diperbolehkan melakukan kampanye.
Adapun prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan kampanye, pasangan calon harus mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari pihak kepolisian setempat.
Hal ini berlaku untuk setiap jenis kampanye, termasuk tatap muka/dialogis. STTP tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada polisi yang ditembuskan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
Dalam pengawasan kampanye di 10 hari pertama ini, lanjut Rusidi, paslon lebih banyak melakukan kampanye dengan pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye dalam bentuk masker, penutup kepala wanita (jilbab), kartu nama, brosur, serta stiker dan lain lain. Kegiatan ini tersebar di beberapa daerah seperti di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.
"Bahan kampanye yang dibagikan pasangan calon kita lihat ada yang berbentuk jilbab, masker, pakaian, kartu nama dan brosur, dan itu diperbolehkan." jelasnya.
Pada masa pandemi COVID-19 ini penerapan protokol kesehatan, juga merupakan bagian fokus pengawasan Bawaslu.
Dari catatan Bawaslu, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Kepulauan Meranti, namun Pengawas yang berada di lapangan segera mengingatkan kepada tim sukses dan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan.
"Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK yang tidak sesuai aturan, dan jika kami mendapatinya kami akan langsung tertibkan." tukasnya.
Baca juga: Bawaslu Se-Riau tertibkan 11.890 baliho bupati/walikota, sebagian ada yang protes
Baca juga: Bupati Kepulauan Meranti minta pelanggar protokol kesehatan saat kampanye segera ditindak tegas
