Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar memperingatkan Dewan Keamanan (DK) PBB tentang potensi gangguan ekonomi dan sosial yang dapat memicu konflik di beberapa negara, sebagai akibat dari pandemi COVID-19.
Peringatan itu ia sampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB mengenai Post-COVID-19 Global Governance yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (24/09).
Baca juga: Sidang Umum PBB, Presiden Joko Widodo: PBB senantiasa berbenah diri
Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam upaya menjaga perdamaian dunia pascapandemi, seperti dirilis di situs resmi Kemlu RI.
Pertama, DK PBB perlu terus mengawal implementasi komitmen gencatan senjata, termasuk Global Humanitarian Response Plan dan Resolusi DK PBB 2532.
Dalam kaitan itu, Wamenlu RI menekankan pentingnya penguatan dukungan pada misi perdamaian PBB dalam menghadapi dampak pandemi di lapangan, terutama terkait bantuan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian.
Aspek kedua yang ditekankan oleh Mahendra adalah bahwa DK PBB perlu merespons perubahan terhadap situasi keamanan internasional yang baru pascapandemi. DK PBB dituntut tetap responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tantangan keamanan internasional pascapandemi.
“Pandemi berpotensi mempercepat fragmentasi dan perubahan tatanan dunia. Untuk itu, PBB harus dapat meningkatkan relevansinya. Sistem PBB harus dapat meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitasnya, khususnya dalam upaya penyediaan akses obat-obatan dan vaksin dengan harga yang terjangkau,” ujar Mahendra.
Ia optimistis bahwa situasi krisis saat ini dapat membuka jalan bagi perdamaian melalui solidaritas, persatuan, dan tanggung jawab global, untuk kepentingan semua.
“Meningkatkan keterlibatan dan kerja sama adalah hal yang kita perlukan, untuk menghadapi masa yang sulit ini," ujar Wamenlu Mahendra menutup pidatonya.
Pertemuan DK PBB tersebut dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Niger Issoufou Mahamadou, selaku Presiden DK PBB bulan September 2020, dan dihadiri oleh seluruh 15 negara anggota DK PBB.
Pertemuan juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat.
Debat terbuka itu merupakan salah satu kegiatan andalan kepemimpinan Republik Niger di DK PBB.
Pertemuan dihadiri oleh sejumlah kepala negara, menteri, dan pejabat tinggi anggota DK PBB.
Baca juga: DK PBB tolak resolusi AS untuk perpanjang embargo senjata terhadap Iran
Baca juga: Indonesia pilih abstain atas resolusi PBB tentang embargo senjata Iran
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Indonesia peringatkan PBB soal tantangan sosial-ekonomi pascapandemi COVID-19
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB mengenai "Post-COVID-19 Global Governance" yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (24/09/2020) (Handout-Kemlu RI)
