Pekanbaru (ANTARA) - Tujuh dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau hingga kini belum menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang dialokasikan oleh Pemprov Riau karena kendala teknis.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Dahrius Husein dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Jumat, mengatakan pemerintah daerah di tujuh kabupaten tersebut, mengalami kendala teknis, sehingga terlambat menyalurkan bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19.
Dahrius menyayangkan lambatnya penyaluran bansos tersebut, karena alokasi yang diberikan berdasarkan pengajuan dari pemerintah daerah bersangkutan.
“Beberapa kabupaten/kota justru ada yang melakukan verifikasi data ulang. Harusnya ini sudah mereka selesaikan sebelum mengajukan usulan. Karena dananya sudah ada, sebaiknya segera diselesaikan,” katanya.
Ia mengemukakan tujuh kabupaten yang belum menyalurkan bansos tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sedangkan lima kota/kabupaten yang sudah menyalurkan bansos bagi warga terdampak COVID-19 adalah Kota Dumai, Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Rokan Hulu. “Itu pun beberapa daerah masih dalam proses penyaluran, artinya belum tuntas semua,” katanya.
Realisasi penyaluran bansos paling tinggi di Kota Dumai, yaitu sekitar 90 persen dan kini memasuki tahap ketiga. Di Pekanbaru dan Kuantan Singingi baru penyaluran tahap pertama, sedangkan di Indragiri Hulu dan Rokan Hulu belum merampungkan penyaluran tahap pertama.
“Terhadap orang yang dianggap tidak layak menerima bantuan itu, ya jangan disalurkan. Sementara ada warga yang berhak, namun tidak masuk dalam daftar, bisa dimasukkan nama mereka pada tahap kedua,” kata Darius.
Pemprov Riau mengalokasikan dana sekitar Rp191,6 miliar untuk mengatasi dampak sosial dari wabah COVID-19 di 12 kabupaten dan kota di provinsi itu. Berdasarkan data Pemprov Riau di Pekanbaru, nilai bantuan keuangan untuk bansos tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.848/V/2020. Bankeu berasal dari APBD Riau tahun anggaran 2020.
Rinciannya, Kota Pekanbaru Rp26,696 miliar, Kabupaten Kampar Rp6,228 miliar, Bengkalis Rp20,416 miliar, Indragiri Hulu Rp18,342 miliar, Indragiri Hilir Rp12,985 miliar, Kabupaten Kuantan Singingi Rp7,637 miliar, Kota Dumai Rp29,515 miliar, Rokan Hulu Rp7,843, Rokan Hilir Rp29,648, Pelalawan Rp5,848 miliar, Siak Rp16,231, dan Kabupaten Kepulauan Meranti Rp10,215 miliar.
Bantuan keuangan untuk mengatasi dampak sosial COVID-19 tersebut diberikan kepada kepala keluarga (KK) yang sudah terdata pemerintah kabupaten dan kota.
Rinciannya di Kabupaten Bengkalis ada 23.892 KK, Kota Dumai 33.325 KK, Indragiri Hilir 14.844 KK, Indragiri Hulu 22.378 KK, Kampar 7.614 KK, Kepulauan Meranti 12.294 KK, Kuantan Singingi 21.111 KK, Pekanbaru 31.170 KK, Pelalawan 7.113 KK, Rokan Hulu 9.050 KK, Rokan Hilir 34.291 KK, dan Siak 18.567 KK.
Baca juga: Riau alokasikan Rp191,6 miliar bantuan keuangan atasi dampak COVID-19, begini rinciannya
Baca juga: Pemprov Riau ungkap pemotongan dana Bankeu COVID-19 di Pekanbaru, begini kronologinya
Waduh, tujuh kabupaten di Riau terkendala salurkan bansos COVID-19
ilustrasi. Sejumlah warga mengenakan masker dan menjaga jarak saat menunggu giliran pencairan bantuan sosial (Bansos) tunai di Kantor Pos Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (8/5/2020). Pemerintah mengawasi penyaluran Bansos tunai dari Kementerian Sosial terutama di daerah luar Jabodetabek sebesar Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat, agar tepat sasaran untuk membantu warga tidak mampu saat wabah COVID-19. ANTAR FOTO/FB Anggoro/pras.
