Komisi I DPR minta perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI

id Berita hari ini, berita riau terkini, berita riau antara, Komisi I DPR,Natuna

Komisi I DPR minta perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI

Dokumentasi KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) saat layar lintas di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR, Teuku Riefky Harsya, meminta agar pembangunan kekuatan TNI dan Badan Keamanan Laut diperkuat di Natuna dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II, dan ALKI III.

"Penguatan itu tidak hanya dilaksanakan di Natuna, tapi juga dilakukan di wilayah perbatasan lain yang termasuk dalam wilayah hotspot seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia I, ALKI II, dan ALKI III," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pemerintah perlu perkuat peran kapal "coast guard" Indonesia di Natuna

Ia mengatakan, dalam Rapat Gabungan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, Sekretaris Utama Bakamla, Laksamana Muda TNI S Irawan, Senin (20/1), dia telah mendengarkan paparan mengenai isu Natuna, pengembangan kekuatan TNI, kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah Natuna.

Ia mengingatkan terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat, pemerintah melakukan diplomasi secara total. "Terhadap segala bentuk pelanggaran kapal China di ZEE Indonesia dan provokasi China Coast Guard, terlebih klaim sepihak yang tidak berdasar terhadap wilayah Laut Natuna Utara," ujarnya.

Menurut dia, ketegasan itu tidak harus dalam bentuk peperangan, tapi juga mengharapkan diplomasi kita tidak hanya nota protes, karena pelanggaran itu bukan yang pertama kali.

Karena itu dia mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi Pemerintah, bentuknya kita berikan keleluasaan pemerintah untuk menentukan. "Yang penting posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa berdaulat lebih dipandang oleh negara lain, katanya.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, acuan Indonesia dan juga ASEAN pada hukum internasional UNCLOS 1982 sudah sangat kuat.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu terus menggalang diplomasi secara intensif dengan negara ASEAN, terutama Vietnam China, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina serta dengan mitra wicara ASEAN lain seperti Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Baca juga: Pembangunan pangkalan militer Natuna sebaiknya dipusatkan di Pulau Subi

Baca juga: Pengamat: prioritaskan nelayan lokal untuk berdayakan kawasan perairan Natuna


Pewarta: Imam Budilaksono

Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar