Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah perlu perlahan mengurangi tugas TNI Angkatan Laut di Natuna seraya memperkuat peran kapal-kapal coast guard di wilayah itu.
"Tugas TNI AL harus perlahan dikurangi tapi harus ada penguatan coast guard kita. Karena banyak negara tetangga yang bertanya di wilayah ZEE kok banyak kapal militer (TNI) seolah mau perang," kata Hikmahanto dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Air Power Indonesia di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi sebut Kapal China sudah keluar dari ZEE Indonesia
Hikmahanto mengatakan untuk memperkuat peran kapal coast guard, pemerintah perlu memperkuat tidak hanya pangkalan dan alutsista militer, melainkan juga pangkalan dan alutsista patroli laut.
Menurut Hikmahanto, nelayan China kerap kali mendapatkan pengawalan dari kapal coast guard mereka di Natuna. Kapal coast guard China itu seringkali menghalangi kapal nelayan Indonesia yang berada di sana tanpa pengawalan.
"Kalau tidak ada kapal Bakamla atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka tidak mau mundur," jelas Hikmahanto.
Hikmahanto juga menekankan penguatan coast guard penting dilakukan lantaran wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna tidak hanya kaya akan ikan, namun juga sumber daya alam seperti minyak dan gas.
Baca juga: TNI imbau nelayan tidak cemas atas keberadaan kapal asing karena TNI hadir di Natuna
Baca juga: Indonesia protes ke Kedubes Vietnam soal penabrakan kapal Indonesia
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Pemerintah perlu perkuat peran kapal "coast guard" Indonesia di Natuna
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. (ANTARA/HO)
