Dumai, 16/3 (ANTARA) - Jajaran Kepolisian Resor Kota Dumai, Riau, berencana menertibkan sejumlah unit kendaraan luar provinsi atau non BM yang selama ini marak berkeliaran di Dumai.
"Upaya ini dilakukan karena kendaraan tersebut tidak memberikan kontribusi berupa pajak terhadap Dumai. Namun rencana ini masih butuh koordinasi dengan Samsat setempat," kata juru bicara Polres Dumai, Ajun Komisaris Suarji AK, di Dumai, Rabu.
Upaya penertiban tersebut kata Suarji, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, namun masih perlu optimalisasi lebih mengingat sumber pendapatan daerah yang masih minim.
"Sejauh ini kita belum menemukan data pasti tentang jumlah kendaraan non BM yang hilir mudik di Dumai, nanti setelah kita mendapatkan data pasti dari Samsat, akan segera dilakukan upaya penertiban," katanya menjelaskan.
Menurut Suarji, banyaknya kendaraan luar provinsi yang beroperasi di sejumlah perusahaan yang ada di Kota Dumai, seperti Pertamina, Chevron, dan lainnya sangat berdampak terhadap infrastruktur jalan.
"Seperti kita ketahui, banyak jalan di Dumai yang rusak, kondisi ini bisa jadi karena mobil-mobil perusahaan tersebut yang mengangkut beban hingga melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan," katanya.
Hal ini yang menurut Suarji menjadi alasan pihaknya untuk menertibkan sejumlah kendaraan perusahaan-perusahaan yang ada di Dumai.
"Penertiban yang dilakukan nantinya yakni dengan memeriksa kelengkapan kendaraan mulai dari surat jalan dan surat keterangan distribusi. Selain itu, kita juga akan memeriksa bobot muatan kendaraan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak," katanya.
Penertiban kendaraan ini kata Suarji, juga bertujuan untuk meminimalisasi kerusakan jalan di Dumai yang selama ini sangat mengancam keselamatan para pengendara lain terutama roda dua.
"Persoalan ini juga sudah kita sampaikan ke wali kota, terutama tentang kondisi parahnya kerusakan di sejumlah ruas jalan di Kota Dumai," kata AKP Suarji.
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Kota Dumai, Yufrizal, menjelaskan, sejauh ini masih banyak perusahaan yang beroperasi di Dumai menggunakan kendaraan operasional luar provinsi atau bernomor polisi non BM.
"Untuk itu rencananya akan dibentuk tim terpadu yang berfungsi menjaring informasi kendaraan wajib pajak untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah," jelas dia.
