Pekanbaru (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sumbar-Riau, menargetkan pendirian 198 desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2019 guna menekan kemiskinan.
"Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan kali ini telah meresmikan Kampung Laksamana sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Siak, Riau" kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbarriau Budiono, pada acara peresmian Kampung Laksamana sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Siak, Riau kepada Antara di Siak, Senin.
Acara peresmian Kampung Laksamana sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Siak, Riau dihadiri Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Budiono bersama Bupati Siak, Alfedri, dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota, Mias Muchtar.
Baca juga: BPJS TK sediakan pendidikan vokasi bagi korban PHK Riau
Budiono menjelaskan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial harus dipandang sebagai fokus utama, karena hak maupun kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu penyelenggara jaminan sosial yang membidangi ketenagakerjaan, memberikan terobosan agar pemahaman masyarakat dalam memiliki jaminan sosial mampu mencakup hingga ke seluruh penjuru Indonesia.
Dengan adanya desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat pekerja dengan meningkatnya kesadaran untuk memiliki jaminan sosial.
"Semoga dengan penobatan Kampung Laksamana sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan terus meningkat, sebab hal ini selaras dengan Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah atau desa," tutur Budiono.
Budiono menjelaskan lagi, desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, merupakan inisiatif yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan yang hingga saat ini telah mencakup ratusan desa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
"Desa Laksamana merupakan salah satu desa yang resmi dinobatkan sebagai desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara nasional pada tahun ini," ujarnya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Duri canangkan dua desa sadar jaminan sosial
Menurut dia, salah satu syarat dinobatkannya sebuah kampung sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan adalah dengan terdaftarnya para aparatur desa pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Jika seluruh aparat desa sudah memahami pentingnya akan jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan seluruh masyarakat pekerja di desa ini juga bisa teredukasi dengan baik," sebut Budiono.
Secara nasional sambung pria berkumis itu, inisiatif awal pembentukan desa sadar jaminan sosial bermula pada tahun 2017, dimana sebanyak 276 desa dinobatkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 sebanyak 201 desa.
"Jadi, di penghujung tahun 2019 nanti, Indonesia sudah memiliki 675 desa yang resmi menyandang predikat desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuh Budiono.
Menurut dia, semakin luas sebaran desa yang dinobatkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, maka akan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya program perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Karena target kami adalah mencapai 'universal coverage' bagi seluruh pekerja di Indonesia," pungkasnya.
Baca juga: 30 persen kecelakaan kerja di Riau disebabkan lakalantas
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan lindungi 3.056 atlet Porkot Pekanbaru VII 2019
BPJS TK targetkan 198 desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan 2019
Acara peresmian Kampung Laksamana sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Siak, Riau dihadiri (tanjak hijau ka-ki) Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Budiono bersama Bupati Siak, Alfedri, Senin (21/10) . (Vera Lusiana)
