Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera,
"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar Rp10,5 triliun," bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini yang dikutip dari setkab.go.id di Jakarta, Senin.
Baca juga: VIDEO - Peserta SMN Yogyakarta saksikan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
Pertimbangan penambahan modal ini adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Hutama Karya dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, pemerintah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BUMN ini.
Sumber penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada 12 September 2019.
Baca juga: Gerbang Tol Pekanbaru "disulap" jadi lokasi upacara HUT RI, begini penjelasannya
Baca juga: Pemerintah terus berupaya tingkatkan upaya investasi jalan tol
Pewarta : Joko Susilo
Hutama Karya disuntik Rp10,5 triliun bangun Tol Trans Sumatera
Suasana simpang susun Terbanggi Besar di pembangunan jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung Tengah, Lampung, Kamis (28/12/2018). Pembangunan ruas tol sepanjang 140 kilometer yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera itu dikerjakan oleh PT Hutama Karya (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)
